KONFLIK OBWIS PANTAI BUGES MEMANAS- Larangan Pungut Jasa Wisata Diprotes

Spread the love


Jalan menuju obwis Pantai Buron-Gesing yang sempat diblokir. (MERAPI-Istimewa)
Jalan menuju obwis Pantai Buron-Gesing yang sempat diblokir. (MERAPI-Istimewa)

WONOSARI (MERAPI)–Konflik terkait kawasan Objek Wisata (Obwis) Pantai Gesing, Panggang antara Dinas Pariwisata dan Pokdarwis setempat mencapai puncaknya Sabtu (8/6). Larangan pihak pengelola dan Pokdarwis melakukan pemungutan jasa wisata oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Gunungkidul dinilai sebagai keputusan sepihak dengan tidak mempertimbangkan unsur masyarakat yang mengklaim telah melakukan perintisan kawasan obwis yang kini menjadi daerah tujuan wisata.

Sebelumnya sudah ada komunikasi dengan Dinpar Gunungkidul perihal pungutan jasa wisata tersebut selama libur Lebaran.”Tetapi tiba-tiba Muspika dan pihak desa melakukan pemblokiran dan melarang melakukan pungutan jasa wisata,” kata Pengelola Pantai Buron dan Gesing (Buges) Aris Sabtu (8/6).

Terkait dengan pemblokiran tersebut sejumlah anggota pengelola aktivitas wisata di melakukan protes dan mengancam akan melakukan perusakan fasilitas yang ada di kawasan Pantai Gesing. Namun begitu ancaman tersebut tidak berkembang menjadi tindakan anarkis. Banyak fasilitas yang dibangun masyarakat karena mereka memang yang melakukan perintisan hingga kawasan wisata ini menjadi banyak dikunjungi wisatawan.

Pihaknya menyesalkan upaya pemblokiran dan larangan sepihak yang dilakukan oknum aparat,karena mereka sebenarnya tidak mengetahui persoalan pantai Gesing hingga seramai sekarang ini. “Sejak retribusi diberlakukan mulai 1 januari 2019 lalu, kami tidak menerima manfaat sedikitpun. Padahal masyarakat dalam hal ini pengelola berhak menerima kompensasi lantaran sebagai perintis hingga obwis ini banyak dikunjungi wisatawan,” imbuhnya.

Sekretaris Dinpar Gunungkidul, Harry Sukmono mengaku bahwa dinas telah memonitor adanya ketegangan yang terjadi di kawasan Pantai Gesing. Jika merujuk peraturan Daerah (Perda) pungutan retribusi hanya bisa dilakukan oleh Pemkab Gunungkidul. Beberapa waktu lalu diberitakan media terjadi pungutan retribusi ganda dan retribusi di pantai tersebut sah sesuai Perda, karena yang mungut adalah Pemkab.

Sedangkan yang terkait adanya pungutan lain pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi tersebut.“Sedang kami koordinasikan dengan berbagai pihak sambil menunggu perkembangan dari upaya koordinasi ini,” paparnya. (Pur)


Read previous post:
USAI LIBUR LEBARAN- Forpi Siap Laporkan ASN Bolos Kerja

YOGYA (MERAPI) - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta mengingatkan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota

Close