PEMULIHAN PASCABENCANA GUNUNGKIDUL: Pemkab Gelontor Dana Tak Terduga

WONOSARI (MERAPI) – Pemkab Gunungkidul menggelontorkan dana untuk pemulihan pascabencana alam yang terjadi pada Maret lalu, diambil dari anggaran belanja tak terduga APBD 2019. Total anggaran yang disiapkan untuk kejadian darurat sebesar Rp 3 miliar. Tapi hanya Rp 1.055.800.000 yang digunakan untuk pemulihan pascabencana alam Maret kemarin. “Karena anggaran yang dimiliki BPBD terbatas, Pemkab membantu dengan menggelontorkan dana dari anggaran tak terduga,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Saptoyo, Jumat (12/4).

Pembiayaan untuk proses pemulihan bencana seharusnya menggunakan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul. Namun, karena anggaran yang dimiliki BPBD terbatas, Pemkab membantu dengan menggelontorkan dana dari anggaran tak terduga.Untuk bisa mengakses belanja tak terduga diharuskan adanya suatu keadaan tertentu. Oleh karenanya, pasca terjadinya bencana, BPBD langsung menetapkan status tanggap darurat sehingga anggaran tersebut bisa dicairkan untuk proses pemulihan.
“Secara teknis pemulihan kami serahkan ke BPBD Gunungkidul dan OPD terkait,” imbuhnya.

Kepala BPBD Gunungkidul Edy Basuki MSi mengatakan, pihaknya sudah mengajukan anggaran dari alokasi belanja tak terduga untuk pemulihan pascabencana yang melanda di wilayah Gunungkidul. Saat ini proses pemulihan sedang berlangsung dan masih dalam proses.Adapun dana sebesar Rp1.055.800.000 tersebut digunakan untuk berbagai penanganan kerusakan mulai dari talud, membuka akses jalan, normalisasi kawasan pantai yang terdampak banjir hingga pembiayaan sewa alat berat.Proses pemulihan tersebut menggunakan anggaran belanja tak terduga bersifat sementara karena sesuai dengan aturan penangann dan pemulihan terdampak becana tidak bisa permanen.“Untuk infrastruktur yang rusak bisa dibenahi dengan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh masing-masing OPD melalui usulan perbaikan di dalam program APBD,” terangnya. (Pur)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
22 Warga Binaan Tak Punya Hak Pilih

BANGUNTAPAN (MERAPI) - Sebanyak 22 warga binaan di lingkungan Kemenhum dan HAM DIY, tidak memiliki hak pilih dalam pesta demokrasi

Close