KPU GUNUNGKIDUL: Semua Sudah Kumpulkan LPSDK

WONOSARI (MERAPI) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dari seluruh partai politik peserta Pemilu 2019. Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Gunungkidul Rohmat Qomarudin, Kamis (3/1), mengatakan pengumpulan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dilaporkan kepada KPU paling lambat 2 Januari 2019.

“Alhamdulillah, parpol tidak ada yang terlambat mengumpulkan LPSDK. Sebelum pukul 18.00 WIB sudah melaporkan semuanya,” kata Rohmat.

Berdasarkan pencermatan sementara LPSDK, dana kampanye partai politik ada yang tidak memiliki anggaran kampanye. Dijelaskannya, setelah melaporkan LPSDK, akan ada juga Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dilaporkan pada tiga hari setelah penetapan peserta pemilu dan ditutup dua hari setelah pemungutan suara.

Jika partai politik sampai tidak melaporkan LPPDK maka partai politik dapat dikenakan sanksi, berupa tidak bisa ditetapkan jika calonnya menang dalam pemilu. “Kalau partai politik tidak melaporkan, maka yang terpilih tidak akan ditetapkan,” katanya dikutip Antara.

Rohmat mengatakan semua partai sudah melaporkan kecuali PKPI yang memang tidak ikut (pemilu) di Gunung kidul. “Untuk yang tertinggi laporannya Partai NasDem, dan terendah Partai Garuda karena tidak ada uangnya atau nol rupiah,” katanya.

Ketua KPU Gunung Kidul Ahmadi Ruslan Hani mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang terkait batasan sumbangan dana kampanye untuk calon anggota DPR dan DPRD kabupaten/kota.
“Dana juga dibatasi seperti perseorangan Rp25 juta, sedangkan badan usaha maksimal Rp2,5 miliar,” kata Hani.

Untuk capres dan cawapres dibatasi untuk perseorangan maksimal Rp2,5 miliar dan untuk parpol Rp 25 miliar. (*)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
DPRD Kota Yogyakarta Desak Perwal Moratorium Hotel Ditarik

UMBULHARJO (MERAPI) - Kalangan DPRD Kota Yogyakarta mendesak Pemkot Yogyakarta menarik kembali Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 85 tahun 2018 yang

Close