TAK MAMPU BAYAR UANG TUNGGAKAN – Ijazah 2 Lulusan SMKN 1 Nglipar Ditahan Sekolah

NGLIPAR (MERAPI) – Nasib terkatung-katung dialami dua lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul. Hingga saat ini ijazah tanda kelulusan ditahan pihak sekolah, dengan alasan masih memiliki tunggakan pembayaran sekolah. Dari dua lulusan tersebut, salah satunya mengaku lulus pada tahun ajaran 2013. Lantaran ijazahnya tertahan, maka tidak bisa melamar pekerjaan sesuai dengan kualifikasi pendidikan. “Di antara dua alumni, salah satunya anak saya Arsita Dyah Putriana yang hingga kini belum menerima ijazah lantaran belum punya uang,” kata salah satu orang tua siswa Widodo Mulyo (50) warga Desa Pilangrejo, Nglipar,” Kamis (18/10).

Saat masih berstatus sebagai siswi SMKN 1 Nglipar, anaknya tergolong siswi berprestasi di sekolah dan seringkali mendapat juara kelas hingga pernah ditunjuk sekolah mengikuti berbagai macam perlombaan. Kerja keras Dyah dalam mengharumkan nama sekolah pada akhirnya tidak berpengaruh dalam proses kelulusan. Begitu selesai menjalani pendidikan, ijazahnya tidak bisa diambil karena tidak mampu membayar uang tunggakan sekitar Rp 900 ribu.

Ketidakmampuan Widodo melunasi tunggakan pembayaran membuat anaknya harus pasrah tidak bisa membawa pulang ijazahnya. “Saya telah mencoba untuk bisa mengambil ijazah, tapi hanya diberikan foto kopi,” imbuhnya.

Penahanan ijazah juga dialami alumnus SMK N 1 Nglipar, Tri Ardianto. yang mengaku lulus tahun 2012 lalu dan terpaksa harus memupus cita-citanya untuk dapat bekerja di sebuah perusahaan. Sejak tahun 2012 lalu, ia belum pernah melihat ijazahnya. Berulang kali ia mendaftar pekerjaan di perusahaan besar, namun terpaksa pupus lantaran dalam persyaratan diharuskan melampirkan ijazah atau fotokopi legalisir. Saat ini dengan predikat lulusan SMK favorit di Nglipar itu, hanya dapat bekerja sebagai penjual cilok di wilayah Babarsari, Sleman.

“Meskipun sudah 6 tahun tapi belum bisa mengambil ijazah, karena harus melunasi tunggakan sebesar Rp 1.750.000,” katanya.

Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Nglipar, Susanto ketika dikonfirmasi mengaku tidak melakukan penahanan ijazah. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk mengedukasi wali murid agar menaati janji dan kesepakatan terdahulu, jika biaya dan segala sesuatunya harus diselesaikan sebelum pengambilan ijazah. “Pada intinya kita ingin mengedukasi masyarakat untuk pemenuhan kewajiban. Jangan sampai lupa akan kewajiban yang terkait dengan hal pembayaran,” ucapnya. (Pur)

Read previous post:
Lembaga Pendidikan dan Pesantren Harus Netral

SLEMAN (MERAPI) - Pelaksanaan Pemilu 2019 saat ini sudah masuk masa kampanye. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selalu penyelenggaraan Pemilu sudah

Close