KemenkopUKM Mencatat, Realisasi Belanja Paket Usaha Kecil Rp216,65 triliun atau 48,97 Persen dari Target

- Kamis, 24 Februari 2022 | 17:45 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (Foto: dok Humas KemenkopUKM)
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (Foto: dok Humas KemenkopUKM)

JAKARTA, harianmerapi.com - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyatakan, belanja produk dalam negeri oleh pemerintah, sudah melibatkan koperasi dan UMKM masuk dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Hal tersebut sejalan dengan semangat dan prioritas KemenKopUKM di tahun 2022 ini.

"Belanja pemerintah untuk produk dalam negeri adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap produk dalam negeri, terutama bagi Koperasi dan UMKM," ucap Menteri Teten dalam Webinar PLUT Educational Center bertajuk Mendorong Keterlibatan Koperasi dan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/Lembaga, Jakarta, Kamis (24/2/2022).

Secara nasional data transaksi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per 27 Desember 2021 mencatat, realisasi Belanja Paket Usaha Kecil sebesar Rp216,65 triliun atau 48,97 persen dari target Rp442,43 triliun.

Baca Juga: Atlet Paralympic Temanggung Wakili Indonesia untuk Kejuaraan Dunia di China

Peluang tersebut masih sangat besar, untuk itu sepanjang tahun 2022 ini sambung Menteri Teten, KemenKopUKM menargetkan sebanyak 1.000.000 produk UMKM dapat masuk dalam laman LKPP.

Hingga Januari 2022, jumlah UMKM yang telah masuk dalam laman LKPP terdiri dari UKM onboarding dalam SPSE sebanyak 178.279 unit, UKM onboarding dalam e-Katalog sebanyak 491 unit, dan UKM onboarding dalam Bela Pengadaan sebanyak 291.464 unit.

"Ke depan, KemenKopUKM terus mengoptimalkan peran dan fungsi PLUT KUMKM yang tersebar di 74 Kab/Kota di 32 Provinsi Indonesia untuk mendukung percepatan onboarding produk KUMKM di berbagai platform," sebut MenKopUKM.

Baca Juga: Hindari Kenaikan Harga, Agen Pilih Potong Kompas Jual Langsung Minyak Goreng Bersubsidi ke Warga

Bentuk dukungan yang dapat dilakukan PLUT, menurut Menteri Teten, di antaranya dengan melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM sekaligus kurasi produk UMKM agar sesuai standar.

Hal ini sesuai dengan konsep New PLUT, yaitu di antaranya menjadikan PLUT sebagai Pusat Konsultasi dan Pendampingan, Pusat Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Marketplace, serta Pendaftaran dan Perizinan Usaha.

Halaman:

Editor: Widyo Suprayogi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pay Changer jajaki pasar di Indonesia

Senin, 23 Januari 2023 | 08:00 WIB
X