• Kamis, 1 Desember 2022

Perlindungan data pribadi masih lemah, pemerintah belum tindak pelaku peretasan

- Jumat, 16 September 2022 | 05:33 WIB
Ilustrasi perlindungan data pribadi. (pixabay.com)
Ilustrasi perlindungan data pribadi. (pixabay.com)

PERETASAN atau pembocoran data pribadi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Apalagi, belakangan ini, viral di media sosial peretas yang mengaku sebagai Bjorka mengklaim telah meretas data pribadi pejabat negara Indonesia.

Namun Menkopolhukam Moh Mahfud MD mengatakan, sejauh ini aktivitas Bjorka belum membahayakan, karena tidak memiliki kemampuan sungguh-sungguh untuk meretas. Yang diretas selama ini adalah data-data yang bersifat umum.

Meski begitu, namanya peretasan tetap harus diwaspadai, apalagi kalau data itu bersifat rahasia. Seperti diklaim Bjorka, surat menyurat Presiden Jokowi yang bersifat rahasia pun  berhasil diretas. Sejauh mana kebenarannya masih harus didalami. Kiranya pemerintah tak boleh mengabaikan aktivitas peretasan oleh Bjorka.

Baca Juga: Petung Jawa weton Sabtu Legi 17 September 2022, berbakat di bidang jasa atau jual beli

Logika paling sederhana, kalau data pribadi pejabat negara saja bisa diretas, bagaimana dengan masyarakat umum ? Inilah yang mestinya harus diantisipasi. Sejauh ini, menurut Menkopolhukam, BIN telah berhasil mengidentifikasi pelaku peretasan, yaitu Bjorka, namun belum ada tindakan lebih jauh.

Mahfud sendiri mengaku tidak risau data pribadinya dibocorka ke publik, karena menurutnya tidak ada yang rahasia dari dirinya. Bahkan, data pribadi Mahfud MD telah tersebar luar di buku-buku karangannya. Tentu saja itu data yang bersifat umum, sedang data yang bersifat pribadi, tentu tidak elok bila disebarluaskan.

Berkaitan itulah pemerintah telah membentuk Satgas Pengamanan Data Pribadi. Sejauh mana efektivitas kerja Satgas, masih perlu dibuktikan. Seperti biasanya, ketika terjadi ribut-ribut soal masalah keamanan, entah itu keamanan pangan, data dan sebagainya, pemerintah langsung membentuk satgas.

Baca Juga: Hari Jadi ke-71 Kulon Progo dimeriahkan dengan gelaran expo hingga pentas artis Ibu Kota

Pada dasarnya, tujuan pembentukan satgas sangat baik, namun sekaligus itu menunjukkan bahwa pemerintah selama ini lengah. Padahal, idealnya, tanpa membentuk Satgas pun, hal-hal yang berkaitan dengan keamanan data pribadi sudah terjamin, karena kita memiliki perangkat lengkap untuk mendeteksi.

Halaman:

Editor: Hudono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Waspadai maling di lokasi bencana gempa Cianjur

Selasa, 29 November 2022 | 10:55 WIB

Teladan Jayamahe

Selasa, 29 November 2022 | 09:15 WIB

Hidup seimbang dalam keridhaan Allah SWT

Senin, 28 November 2022 | 05:46 WIB

Bila warga miskin gantung diri, salah siapa ?

Jumat, 25 November 2022 | 10:00 WIB

Lagi-lagi pelajar bawa clurit, polisi harus tegas

Rabu, 23 November 2022 | 11:00 WIB

Pengguna jalan mau menangnya sendiri, ini akibatnya

Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB

Awas, mafia hukum di MA, ada oknum hakim agung

Selasa, 22 November 2022 | 11:00 WIB

Gedung sekolah tak layak, jangan korbankan siswa

Selasa, 22 November 2022 | 10:00 WIB

Landasan utama penerapan pendidikan inklusi di Indonesia

Selasa, 22 November 2022 | 05:30 WIB

Terjerat pinjol, bisa berbuntut nekat

Senin, 21 November 2022 | 11:00 WIB

Mengapa Pilih Keadilan Restoratif ? Ini keuntungan

Senin, 21 November 2022 | 10:00 WIB
X