Sanksi Kerumunan

ilustrasi
ilustrasi

VONIS delapan bulan penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Habib Rizieq Shihab menjadi preseden dalam penegakan hukum khususnya yang terkait aturan kekarantinaan kesehatan. Majelis hakim menyatakan Rizieq bersalah melanggar Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Bersama 5 orang lainnya Rizieq dinyatakan bersalah karena melakukan kerumunan di Petamburan.
Kasus ini tentu menjadi menarik karena kita sering menyaksikan di beberapa wilayah terjadi kerumunan namun tak ada yang diseret ke pengadilan, apalagi sampai menjalani hukuman badan. Dengan adanya vonis tersebut maka kita mengingatkan pada seluruh aparat penegak hukum untuk menegakkan prisip equality before the law. Yakni semua warga negara bersamaan atau setara kedudukannya di depan hukum. Prinsip ini berlaku universal, di seluruh dunia . Bagaimana pelaksanaannya di lapangan ? Itulah yang harus kita dorong dan ingatkan, jangan sampai terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum.
Vonis terhadap Rizieq harus menjadi momentum ketegasan dalam penegakan hukum.
Kita tentu paham bahwa aturan dibuat untuk kemaslahatan umat. Begiti pula UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dibuat untuk kepentingan masyarakat agar tidak terkena penyakit atau virus, termasuk Covid-19. Agar aturan itu memiliki daya paksa, maka harus disertai sanksi yang bersifat memaksa. Siapa yang memaksa ? Tak lain adalah negara yang memiliki otoritas, dalam hal ini didelegasikan kepada aparat penegak hukum.
Diharapkan itulah yang terjadi pada Habib Rizieq Shihab. Jadi, tidak dibolehkan ia dihukum karena alasan politik atau alasan lainnya. Terlebih, dakwaan jaksa tentang adanya penghasutan tidak terbukti. Jaksa bahkan menuntut Rizieq dengan hukuman 2 tahun penjara, atau lebih berat dua kali lipat vonis hakim. Tuntutan yang relatif lebih tinggi ini tentu tak boleh didasarkan kebencian atau balas dendam atau malah didasari semangat untuk menghukum terdakwa.
Vonis terhadap Rizieq seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Siapapun yang menyelenggarakan acara yang menimbulkan kerumunan, harus dikenai sanksi hukum. Tapi aparat penegak hukum harus diingatkan sanksi yang dijatuhkan bukan didasarkan atas balas dendam atau rasa kebencian, melainkan murni atas dasar pertimbangan hukum. Sudah tidak zamannya lagi penegak hukum melakukan diskriminasi terhadap warga negara. Semua harus on the track. (Hudono)

Read previous post:
Karyawan Pengin Jadi Wirausahawan? Ini Tipsnya

SETELAH bertahun-tahun suntuk menjadi karyawan, apakah bisa banting setir berwirausaha menjadi seorang pengusaha? Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama lebih

Close