Bukannya Menolak Vaksin

ilustrasi
ilustrasi

KOTA Yogya sedang menyiapkan sanksi bagi warga yang menolak divaksinasi. Pasalnya, penolakan itu bisa berdampak membahayakan orang lain. Bila ada satu dua orang menolak divaksin, sementara lainnya sudah divaksin, tentu kondisinya menjadi tidak nyaman dan tidak adil. Berangkat dari persoalan itulah Pemkot Yogya menggagas perlunya sanksi penolak vaksin.

Secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan aturan sanksi bagi penolak vaksinasi. Bahkan presiden juga telah mengeluarkan peraturan tentang itu. Hanya saja, sejauh ini pemerintah pusat belum memberlakukan sanksi bagi penolak vaksinasi. Bahkan Pemda DIY juga belum memberlakukan aturan sanksi dan lebih memilih pendekatan persuasif edukatif.

Sejauh ini Pemkot menerapkan aturan bagi PKL yang menolak vaksinasi untuk menunjukkan swab antigen selama 3 hari.
Ini sebenarnya merupakan bentuk sanksi yang bersifat administratif. Inilah yang hendak diatur dalam Perwal, sedang terkait sanksi pidana akan diatur melalui Perda yang kini sedang digagas Pemkot dan DPRD Kota. Memang tidak salah membuat aturan seperti itu karena mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.

Namun dalam implementasinya nanti harus benar-benar cermat. Sebab, boleh jadi orang belum divaksinasi, bukan karena menolak, melainkan karena belum mendapat giliran untuk divaksin. Contohnya wartawan, masih banyak wartawan yang belum divaksinasi. Beberapa kabupaten/kota sejauh ini baru mendata namun belum melaksanakan. Beruntung wartawan Sleman yang dengan cepat mendapat jatah vaksinasi melalui Pemkab setempat.

Apalagi mereka yang belum terdata, masih belum jelas kapan akan divaksinasi. Karena itu tak berlebihan bila Wapres Ma’ruf Amin mengatakan vaksinasi masih lamban, jauh di bawah target. Yakni dari target 1 juta orang yang divaksin perhari, baru terealisasi 10 persen. Tentu ini sangat disayangkan dan dikhawatirkan tak efektif lantaran tidak sebanding dengan kecepatan penyebaran Covid-19.

Peringatan Wapres ini mestinya ditindaklanjuti dengan melakukan percepatan vaksinasi. Jangan terlalu rumit birokrasinya untuk mendapatkan vaksin. Kalau memang pemerintah mewajibkan setiap orang divaksin, sesuai kriteria, maka tak perlu ditunda-tunda atau diperlambat. Akses warga untuk mendapatkan vaksin juga harus dipermudah, bukan sebaliknya. Jadi sangat boleh jadi, orang belum atau tidak divaksin lantaran tak segera mendapat jatah vaksin, bukan karena menolak. (Hudono)

Read previous post:
Genjot Produksi Ikan, Kelompok Pembudidaya di Kulonprpgo Disuntik Modal

Close