Sanksi Penolak Vaksin

ilustrasi
ilustrasi

LANGKAH Pemda DIY yang tidak langsung mengenakan sanksi administratif maupun pidana bagi mereka yang menolak divaksin, sangatlah bijak. Pemda DIY memilih cara persuasif dan edukatif dalam melaksanakan program vaksinasi ke masyarakat. Sebab, masyarakat DIY masih bisa diajak dialog sehingga tak perlu menerapkan sanksi, apalagi yang bersifat pidana.

Kalau kita cermati, aturan pengenaan sanksi bagi penolak vaksin, baik yang bersifat administratif maupun pidana tertuang dalam Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 yang mengatur tentang vaksin. Mereka yang menolak vaksin dapat dikenai sanksi berupa antara lain penundaan atau penghentian bantuan sosial, penundaan atau penghentian layananan administrasi kependudukan. Selain itu, bila tindakannya sudah masuk kategori menghambat program pemerintah dalam penanganan pandemi, maka dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 1 juta.

Pada dasarnya sanksi tersebut bertujuan baik, yakni agar masyarakat taat aturan dan jera bila melakukan pelanggaran. Namun tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan penerapan sanksi. Karena itu, penerapan sanksi harus benar-benar selektif. Kalau suatu aturan bisa berjalan tanpa ada sanksi, tentu itu sangat baik. Artinya, tanpa dipaksa atau ditakut-takuti sanksi warga dengan kesadaran sendiri akan mematuhi aturan.

Di saat pandemi seperti sekarang ini penerapan sanksi masih menjadi kontroversi di masyarakat, apalagi sampai menghilangkan hak dasar warga untuk memperoleh bantuan sosial. Belum lagi kalau masih harus bayar denda atau masuk penjara gara-gara dituduh menghambat program pemerintah dalam menanggulangi pandemi.
Kita menilai langkah Pemda DIY untuk tidak buru-buru menerapkan sanksi bagi penolak vaksin, sangatlah tepat. Langkah edukasi harus dikedepankan dalam menanggulangi penyebaran Covid-19.

Nampaknya, untuk wilayah DIY kesadaran masyarakatnya sudah cukup tinggi untuk menerima vaksin. Sebaliknya malah banyak yang menunggu atau antre untuk divaksin. Berkaitan itulah ancaman sanksi menjadi tidak relevan. Saat ini warga justru ingin segera mendapatkan vaksin agar imunnya meningkat.

Apalagi sampai harus membayar denda hingga Rp 1 juta, bagi masyarakat kecil tentu sangat memberatkan. Kalaupun ada yang menolak vaksin diyakini jumlahnya tidak signifikan. Vaksin kini telah menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi bukannya dihindari tapi malah dicari dan ditunggu-tunggu. (Hudono)

Read previous post:
Galih Reza Suseno, Lebih Produktif Saat Pandemi

"SUKANYA lebih produktif, karena gak ke mana-mana. Dukanya, bosan gak bisa ke mana-mana." Demikian jawaban singkat perupa Galih Reza Suseno

Close