Pembunuh Darah Dingin

ilustrasi
ilustrasi

TAK ada ampun bagi Henry Taryatmo (41), yang tega membantai satu keluarga di Desa Duwet, Kecamatan Baki, Sukoharjo. Ia tega menghabisi nyawa 4 orang dalam satu keluarga yang terdiri Suranto (42), Sri Handayani (36), Rafael (10) dan Dinar (5). Sulit membayangkan kesadisan Henry menggorok mereka dengan pisau dapur. Bahkan, anak-anak yang tidak tahu apa-apa itu pun ikut dibunuh menggunakan pisau dapur. Agaknya Henry masuk kategori pembunuh berdarah dingin.

Atas perbuatannya itu majelis hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo baru-baru ini mengganjarnya dengan hukuman mati.
Sama sekali tidak ada faktor yang meringankan. Dengan dibunuhnya satu keluarga, maka pupuslah garis keturunan Suranto. Perbuatan Henry sungguh kelewat sadis. Hanya karena masalah ekonomi, ia tega menghabisi nyawa satu keluarga. Hukuman mati rasanya setimpal dengan perbuatannya, karena tidak ada lagi hukuman yang lebih berat dibanding mati.

Mengapa hukuman mati ? Karena tindakan Henry sudah direncanakan untuk menghabisi keluarga Suranto, yakni dengan mengendap-endap masuk garasi dan menuju dapur untuk mengambil pisau. Niatan Henry untuk melunasi utang dan mengembalikan mobil korban juga tidak dilaksanakan karena tujuannya memang untuk membunuh dan menguasai harta korban.

Kalaupun Henry hanya membunuh Suranto seorang dan direncanakan, hukumannya tetap sama yakni pidana mati sebagaimana diatur Pasal 340 KUHP. Famili korban juga menuntut sama agar pelaku dihukum mati, dengan istilah nyawa dibalas nyawa. Tapi dalam kasus ini 4 nyawa hanya dibayar 1 nyawa.

Sebenarnya hukum bukanlah sarana balas dendam, melainkan untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat. Bila Henry tidak dihukum mati, rasa keadilan masyarakat tentu menjadi terabaikan, ketertiban masyarakat juga terganggu. Meski di beberapa negara demokrasi hukuman mati sudah dihapuskan, tapi Indonesia tetap mempertahankan karena dinilai sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hanya saja penerapannya lebih selektif.

Bahkan Komnas HAM juga menentang hukuman mati karena dianggap tidak sesuai dengan norma-norma penegakan HAM. Prinsipnya, tidak ada aturan apapun yang membenarkan tindakan menghilangkan nyawa. Hak untuk hidup tidak dapat dikurangi sekecil apapun dan dalam kondisi apapun.
Namun hukum positif di Indonesia masih mengakomodasi hukuman mati, sehingga tetap berlaku sah sampai sekarang seperti diatur Pasal 340 KUHP. (Hudono)

Read previous post:
25 Kasus Chikungunya Muncul di Dua Kecamatan

KARANGANYAR (MERAPI) - Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar mencatat 25 kasus Chikungunya dalam 1,5 bulan terakhir. Jumlah kasus tersebut tergolong

Close