Prokes Tak Bisa Ditawar

ilustrasi
ilustrasi

KASUS positif corona di DIY melonjak lagi, bahkan sehari bisa mencapai seratus orang lebih. Ada apa ini ? Apakah protokol kesehatan (prokes) tidak ditegakkan ? Atau pengawasan oleh aparat lemah ? Sepertinya demikian. Bila kita amati, banyak orang yang kini kembali abai terhadap prokes. Bahkan, di tempat-tempat wisata, ketika orang banyak berkerumun, sebagian tidak memakai masker. Atau, kalaupun memakai masker, sekenanya, misalnya hanya menutupi mulut, sedang hidung terbuka, atau bahkan masker hanya dicantelkan atau sekadar aksesoris.

Kalau mau jujur, kondisi ini tak lepas dari kebijakan pemerintah daerah yang relatif lebih kendur dalam memantau penerapan prokes di masyarakat. Bahkan, sebelum ada surat edaran terbaru dari Walikota Yogya, semua kegiatan diperbolehkan, termasuk hajatan dan sebagainya, asalkan menerapkan prokes. Bukan sebaliknya, apa-apa dilarang. Agaknya, kelonggaran ini justru disalahgunakan sebagian masyarakat. Kerumunan kembali terjadi, dan pelanggaran pun tak bisa dicegah. Akibatnya, kasus positif corona pun meledak.

Kini Pemkot mengeluarkan kebijakan baru agar setiap kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti hajatan pernikahan dan sebagainya, harus memberi tahu aparat setempat, antara lain kecamatan. Pemberitahuan itu disampaikan seminggu sebelum hari ‘H’. Setelah itu pihak kecamatan akan mengeluarkan rekomendasi kegiatan, tentu dengan catatan-catatan. Bila tidak ada pemberitahuan kegiatan, maka petugas bisa membubarkan acara yang digelar warga.

Aturan semacam ini tentu sangat baik untuk mencegah penyebaran Covid-19. Tak hanya itu dengan pengetatan kegiatan, warga juga akan berhitung dan tidak asal menyelenggarakan kegiatan karena risikonya bisa dibubarkan. Lebih penting dari itu semua adalah konsistensi aparat dalam menegakkan prokes. Kalau memang secara aturan ada sanksi bagi pelanggar, maka sanksi itu juga harus ditegakkan tanpa tebang pilih.

Meski begitu, tindakan yang bersifat preventif jauh lebih diutamakan ketimbang tindakan represif. Artinya, petugas tak perlu menunggu terjadinya kerumunan, namun harus mencegah jangan sampai terjadi kerumunan. Kiranya pemerintah daerah tetap perlu melakukan pembatasan-pembatasan. Apalagi status darurat di DIY masih diperpanjang alias belum dicabut. Lantaran kondisi darurat itulah keleluasaan atau kebebasan orang perlu dibatasi demi menyelamatkan nyawa manusia. Jangan sampai ada korban lagi akibat pandemi Covid-19. Penegakan prokes tak bisa ditawar-tawar dan semua pihak harus mendukung demi mencegah penyebaran Covid-19. (Hudono)

Read previous post:
Berbahan Sagu Sehatkan Sistem Pencernaan

MAKANAN maupun minuman yang mampu mendukung kesehatan secara alami layak untuk rutin dikonsumsi. Namun alangkah bijaksananya jika dapat dikonsumsi dengan

Close