Dengarkan Aspirasi Rakyat

ilustrasi
ilustrasi

DEMO UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang digelar di berbagai daerah belum juga surut . Demo bukan saja diikuti kalangan buruh, tapi juga mahasiswa, bahkan pelajar. Untuk kelompok yang disebut terakhir ini rawan berbuat onar seperti saat demo di Malioboro beberapa hari lalu. Karenanya, aparat kepolisian dan jajaran terkait, wajar melakukan pengamanan serta antisipasi agar demo tidak ricuh.
Sebagai negara hukum dan demokrasi, Indonesia menjamin setiap warganya dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi, termasuk terkait UU Ciptaker. Mereka yang menolak UU Ciptaker pun tetap harus dihormati. Menjadi masalah ketika demo kemudian berubah ricuh, merusak dan sebagainya. Akibatnya di sejumlah daerah, aparat menangkapi pendemo karena dianggap bikin rusuh. Bahkan ada pula yang ditangkap karena dituduh menyebarkan hoaks terkait UU Ciptaker.

Terkait hal yang disebut terakhir ini memang terasa aneh. Dari mana aparat mengetahui bahwa orang menyebarkan hoaks tentang UU Cipta Kerja sementara aparat sendiri tidak memegang drafnya ? Inilah yang kini menjadi ironi di masyarakat. Sebagai negara hukum, semua harus jelas, kalau itu hoaks, lantas yang benar yang seperti apa ? Mungkin ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, termasuk kalangan legislatif.

Seperti terungkap di media mainstream, bahkan juga diakui sendirioleh anggota DPR, saat pengesahan RUU Ciptaker oleh DPR dan pemerintah, tidak ada yang memegang draf final. Masyarakat, termasuk media, pun tak punya akses untuk memperoleh draf tersebut. Sifat ketertutupan inilah yang kemudian memantik kecurigaan ada hal yang disembunyikan dalam UU Ciptaker.

Draf yang beredar di masyarakat pun beragam versi, ada yang berisi 905 halaman, seribu lebih, dan terakhir 812 halaman yang disebut-sebut sebagai draf final yang diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani. Sampa di sini , masyarakat tambah bingung dan lagi-lagi muncul dugaan ada penyelundupan pasal karena RUU yang dibahas dan disahkan di paripurna DPR masih diubah secara substansial. Pahadal, dalam mekanisme legislasi tidak boleh mengubah substansi pasal yang telah mendapat persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah.

Lagi-lagi ini soal transparansi. Seharusnya, dalam pembentukan apapun, harus dibahas secara terbuka dan membuk akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberi masukan. Agaknya hal ini tidak terjadi pada UU Ciptaker. (Hudono)

Read previous post:
Pengedar Pil Koplo Incar Remaja Kulonprogo

Close