Bila Buruh Berdemo

ilustrasi
ilustrasi

PEKAN-PEKAN ini demo buruh ramai digelar di sejumlah wilayah, termasuk Yogyakarta. Mereka kecewa dengan sikap pemerintah dan DPR yang mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU, karena mengancam nasib mereka. Adanya UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang relatif baik saja banyak dilanggar pengusaha, apalagi dengan adanya UU Cipta Kerja yang banyak berpihak pada pengusaha atau konglomerat.

Protes terhadap UU Cipta Kerja sudah tidak kurang-kurang. Bahkan dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan NU sudah mengingatkan pemerintah dan DPR agar meninjau kembali peraturan yang kemudian dikenal sebagai omnibus law. Sebenarnya, omnibus law hanyalah mekanisme atau sistem untuk menyederhanakan aturan yang tersebar di banyak peraturan menjadi satu kesatuan sebagai payung hukum.

Omnibus law juga dimaksudkan untuk mengakomodasi banyak peraturan perundangan yang kemudian diperas menjadi satu, dengan menghilangkan ketentuan yang sudah ketinggalan zaman. Sayangnya, peraturan baru itu belum tentu lebih baik dari yang lama. Agaknya, itulah yang membuat pekerja atau buruh demo karena nasib mereka malah lebih buruk dengan adanya aturan baru tersebut.

Tapi apa boleh dikata, pemerintah dan DPR berkuasa menentukan segalanya. Bahkan, mengutip pernyataan Ketum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir, bila pemerintah dan DPR sudah berkehendak, maka tak ada siapapun yang bisa menghalanginya. Sungguh sinyalemen yang sangat membuat kita prihatin.

Tak hanya itu, sebagian masyarakat malah menanyakan apa sesungguhnya kepanjangan DPR, sebuah pertanyaan retoris yang sebenarnya tak membutuhkan jawaban karena yang bertanya sudah tahu jawabannya. DPR tak lagi berkedudukan sebagai wakil rakyat, tapi perwakilan partai politik yang notabene syarat kepentingan politik. Alhasil, rakyat hanya menjadi penonton karena suaranya tak pernah didengar.

Dua organisasi keagamaan terbesar, yakni Muhammadiyah dan NU saja tidak dihiraukan suaranya, apalagi pihak lainnya. Rakyat pun akhirnya bergerak sendiri-sendiri. Para pekerja/buruh berdemo menyuarakan aspirasinya yang selama ini tak pernah didengar. Kalau mau jujur, demo atau aksi yang intinya menyampaikan pendapat atau aspirasi jelas-jelas dilindungi konstitusi, jadi tidak boleh dibungkam.

Aturan apapun yang menghalangi kebebasan menyampaikan pendapat bertentengan dengan konstitusi UUD 1945. Yang penting, penyampaian pendapat itu harus tertib dan tidak anarkis. Itulah yang perlu diatur dari segi teknis, bukan substansi. Sebab, substansinya jelas-jelas dilindungi konstitusi. (Hudono)

Read previous post:
Rampas HP Penjaga Konter, 3 Perampok Diringkus

Close