Sulitnya Berantas Korupsi

ilustrasi
ilustrasi

SEMUA orang tahu, nasib pemberantasan korupsi ada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun eksistensi lembaga ini kini sedang dipertanyakan. Beberapa hari lalu, Ketua KPK Firli Bahuri mendapat sanksi dari Dewan Pengawas (Dewas ) KPK karena menggunakan helikopter untuk kepentingan pribadi. Firli dikenai sanksi berupa teguran tertulis II karena melanggar etik.

Tapi, nampaknya, oleh sebagian kalangan, terutama aktivis pemberantasan korupsi, sanksi tersebut dinilai sangat ringan sehingga tidak berpengaruh. Apapun, semua pihak harus menghormati keputusan Dewas. Apalagi, orang-orang yang duduk di Dewas dikenal sangat kredibel dan memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi, seperti Artidjo Alkostar, Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho dan lainnya.

Dewas menilai apa yang dilakukan Firli memang melanggar etik, namun karena dampaknya hanya bersifat internal, tidak sampai berdampak pada negara dan rakyat, maka sanksinya relatif ringan. Lain soal bila berdampak pada negara atau pemerintahan, yang bersangkutan akan dikenai sanksi berat.

Di tengah kontroversi itu, sejumlah pegawai KPK mengundurkan diri, antara lain Febri Diansyah mantan Jubir KPK yang selama ini dikenal sangat vokal dalam menggulirkan pemberantasan korupsi. Total tak kurang 37 pegawai KPK mundur karena merasa tidak cocok lagi berada di institusi tersebut. Alasannya sederhana, dulu KPK menuai prestasi, tapi kini menuai kontroversi.

Alasan mereka wajar dan logis. Selain terkait dengan kepemimpinan di KPK, secara institusional lembaga antikorupsi ini juga sudah dilemahkan menyusul revisi UU KPK. Kewenangan KPK dalam hal penyidikan pun dikurangi. Begitu pula dalam hal penyadapan, dipersulit. KPK tak bisa serta merta menyadap, melainkan harus melalui lembaga perizinan yang dipegang Dewas. Artinya, tanpa seizin Dewas KPK tak bisa melakukan penyadapan.

Padahal, kalau mau jujur, setiap operasi tangkap tangan (OTT) KPK, selalu didahului dengan penyadapan, dengan harapan tidak salah tangkap dan mengurangi risiko dipraperadilankan. Wajar bila kini OTT sangat jarang dilakukan KPK mengingat tak mudah melakukan penyadapan. Tentu dulu bukan berarti asal sadap, melainkan juga melalui prosedur yang benar sehingga tidak asal-asalan.

Kasus Djoko S Tjandra yang kini sedang ditangani Bareskrim Polri kiranya bisa menjadi ujian sejauh mana KPK berperan. Kalau mau jujur, karena yang terlibat adalah oknum Kejaksaan Agung dan Polri alangkah baiknya kasus tersebut diambil alih KPK agar tidak ada konflik kepentingan. (Hudono)

Read previous post:
Cerita Bergambar W.A.S.P

Close