Pilih Sanksi Sosial

Warga bergotong-royong membersihkan semak belukar Bukit Sajen. (MERAPI-AMIN KUNTARI)
Ilustrasi

PENEGAKAN protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di DIY makin diperketat. Mereka yang terjaring razia tidak memakai masker, tidak hanya diperingatkan saja, tapi sudah dikenai tindakan berupa sanksi, yakni denda atau kerja sosial. Seperti razia yang digelar akhir pekan lalu di kawasan Tugu Yogya, petugas berhasil menjaring 86 pelanggar yang umumnya anak muda. Mereka kedapatan tidak memakai masker. Setelah itu, mereka dihukum membayar denda Rp 100 ribu atau kena sanksi sosial membersihkan fasilitas publik.

Alhasil, dari jumlah tersebut, mayoritas memilih sanksi sosial yakni membersihkan lingkungan setempat. Hanya beberapa orang yang memilih denda Rp 100 ribu lantaran merasa malu bila harus menjalani sanksi sosial bersih-bersih lingkungan. Pengenaan denda Rp 100 ribu ini memang ada dasar hukumnya, yakni Perwal No 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 .

Dalam kondisi seperti ini uang Rp 100 ribu tentu sangat berharga, sehingga orang merasa eman-eman untuk mengeluarkannya, apalagi untuk membayar denda. Sehingga, lebih baik terkena sanksi sosial berupa membersihkan jalan atau fasilitas publik lainnya. Pertanyaannya, apakah sanksi sosial ini akan memberi efek jera ? Jawabnya, kita lihat saja di lapangan.

Kalau nanti jumlah pelanggar menurun, bisa jadi sanksi tersebut telah berefek atau efektif. Sebaliknya jika tidak menurun, malah meningkat, berarti efektivitasnya perlu dipertanyakan. Atau, bisa pula karena sosialisasinya masih sangat kurang. Artinya, banyak warga yang belum mengetahui perihal sanksi tersebut.

Bila kita cermati, sanksi bagi pelanggar protokol memang berbeda-beda antara daerah satu dengan lainnya. Namun benang merah yang bisa ditarik, sanksi dimaksudkan sebagai penjera agar orang tidak mengulangi perbuatannya. Soal berapa besar nominal denda, sepenuhnya diserahkan daerah masing-masing. Di saat pandemi Covid-19, ketika orang sulit memperoleh pekerjaan, atau kalaupun sudah punya pekerjaan hasilnya tidak memadai, denda sebesar itu dinilai memberatkan. Denda Rp 100 ribu bila dibelikan beras, mungkin sudah dapat puluhan kg. Untuk itulah sebagian besar warga yang kena razia keberatan membayar denda dan memilih sanksi sosial.

Kiranya sudah saatnya pemerintah bertindak lebih tegas lagi kepada pelanggar demi menyelamatkan masyarakat dari serangan Covid-19. Bila sanksi sosial sudah tidak efektif lagi, maka sanksi denda dapat dipaksakan, suka atau tidak suka. Inilah bentuk represivitas negara yang bisa memaksakan hukuman kepada warganya, demi kepentingan lebih besar, yakni penyelamatan generasi. (Hudono)

Read previous post:
Jarwo Kwat Lantik Wisben Antoro Jadi Ketua PaSKI Yogyakarta

BERTEMPAT di Ndalem Bebekan, Kalitirto, Yogyakarta, Minggu (20/9) Ketua Umum Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PaSKI) Jarwo Kwat, resmi melantik pengurus

Close