Suami Jambak Istri

PERSOALAN rumah tangga ternyata bisa dibawa ke ranah hukum, misalnya bila terjadi penganiayaan suami terhadap istri atau sebaliknya. Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT mengatur secara rinci delik tentang kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan pekerja rumah tangga (PRT) yang telah lama tinggal di rumah tangga pun sudah dianggap sebagai bagian keluarga, sehingga diatur pula dalam UU PKDRT.

Seperti terjadi pada pasangan suami istri, BA (40) dan R (28) warga Randusari Bokoharjo Prambanan Sleman baru-baru ini, mereka bertengkar hebat di tepi jalan dan berbuntut penganiayaan. R dijambak rambutnya hingga jatuh. Tak terima dengan perlakuan BA, R langsung lapor polisi. Berikutnya BA diamankan, namun tidak ditahan lantaran tindakannya termasuk kategori penganiayaan ringan.

Meski tidak ditahan, BA ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan ringan. Bisa dibayangkan bagaimana hubungan mereka setelah kejadian tersebut. Berdasar informasi, mereka sudah pisah ranjang, namun secara hukum tetap saja berstatus suami istri, sehingga hak dan kewajiban masih berlaku.

Dulu, kasus seperti di atas, polisi tak bisa melakukan intervensi karena perkaranya internal menyangkut rumah tangga. Namun kini dengan adanya UU PKDRT, polisi berwenang menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik berskala ringan maupun berat. Bahkan, PRT yang mengalami kekerasan oleh majikannya berhak menuntut dan dilindungi hukum. Ini bukan berarti kepolisian harus melakukan sweeping terhadap kehidupan rumah tangga orang.

Umumnya, polisi baru turun tangan setelah ada laporan dari korban. Apalagi peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, umumnya tidak terlihat atau terdeteksi karena peristiwanya di rumah. Barulah kalau ada yang melapor, bisa tetangga, polisi turun tangan melakukan penyelidikan maupun pengamanan. Inilah mengapa kasus kekerasan dalam rumah tangga dikatakan fenomena gunung es, karena kasus yang muncul di permukaan kelihatan sedikit, padahal di bawah permukaan sangat banyak namun tidak dilaporkan.

Meski demikian, konflik antara BA dan R sebenarnya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Apalagi, kekerasan yang dilakukan BA masih dalam batas ringan. Penyelesaian secara kekeluargaan lebih diutamakan ketimbang penyelesaian hukum. Lain soal bila kekerasan tersebut tergolong berat sehingga tak bisa diselesaikan di luar hukum. Kalaupun mereka hendak berpisah (bercerai), telah tersedia mekanisme hukum untuk menyelesaikannya, tapi bukan dengan cara kekerasan. (Hudono)

Read previous post:
PSIM Berhati-Hati untuk Tambah Pemain

YOGYA (HARIAN MERAPI) - Keinginan untuk melakukan penambahan pemain dalam mengarungi lanjutan kompetisi Liga 2 musim 2020 juga dimiliki oleh

Close