Pelacuran di Tempat Umum

 

 


DI tengah pandemi Covid-19, operasi penyakit masyarakat (pekat) di beberapa daerah tetap digencarkan. Seperti di kawasan Parangtritis, petugas mengamankan sejumlah pasangan mesum, atau pasangan bukan suami istri sah. Mereka dirazia saat berada di kos-kosan kawasan Parangtritis dan tidak bisa menunjukkan identitas sebagai pasangan yang sah. Sedikitnya enam pasangan mesum itu harus menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Bantul Rabu pekan lalu. Mereka dihukum membayar denda masing-masing antara Rp 1 juta hingga Rp 2 juta.


Kita patut mengapresiasi tindakan tegas aparat penegak hukum, khususnya Satpol PP, sebagai penegak Perda No 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Tempat Umum. Pertanyaan menggelitik, bagaimana kalau pelacuran itu bukan di tempat umum, apakah diperbolehkan ? Peraturan haruslah jelas dan tidak multitafsir. Kalau memang ada pelacuran yang diselenggarakan bukan di tempat umum tentu tak bisa dijerat dengan Perda No 5 Tahun 2007, melainkan dengan aturan lainnya.


Padahal, melihat semangat KUHP yang notabene peninggalan penjajah Belanda, yang dilarang sebenarnya bukan tempatnya, melainkan aktivitasnya, yakni praktik pelacuran atau jual jasa. Dulu dikenal sebagai tempat bordil. Hanya saja, dalam KUHP yang dilarang adalah orang yang memperjualbelikan perempuan untuk dijadikan pelacur. Karenanya, bila terjadi penggerebekan, mucikari-lah yang ditangkap, bukan pelacurnya.


Kita masih ingat kasus beberapa waktu lalu ketika artis Nikita Mirzani dan mantan Puteri Indonesia yang digerebek polisi terkait kasus prostitusi online. Polisi tidak menjadikan mereka sebagai tersangka, melainkan korban, karena dijadikan objek jual beli seorang mucikari. Mucikari itulah yang harus berurusan dengan pengadilan. Sang mucikari kemudian mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, yang intinya mengapa hanya dia yang dijadikan pesakitan, mengapa laki-laki hidung belangnya tidak dipermasalahkan.


Itulah hukum positif yang masih berlaku di Indonesia terkait dengan praktik pelacuran. Sehingga, orang tidak bisa serta merta dijadikan terdakwa karena menjadi pelacur. Berkaitan itu, Perda dapat mengatasi kekosongan hukum, sehingga keduanya, baik pelacur mapun laki-laki hidung belangnya dapat diseret ke pengadilan.
Tinggal sekarang, bagaimana agar Perda No 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Tempat Umum itu dijalankan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Misalnya, bila ada oknum petugas yang terlibat, juga harus ditindak tegas. (Hudono)

Read previous post:
Kartu Jurukunci, Selasa (14/7/2020)

Close