Jangan Bilang Terserah

ilustrasi
ilustrasi

UNGKAPAN kata ‘terserah’ yang kini marak di media sosial (medsos) dan menjadi viral adalah fenomena sosial yang boleh dibilang merepresentasikan suara masyarakat yang jengkel, marah, putus asa yang bercampur aduk akibat tidak disiplinnya warga mematuhi anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan melawan Covid-19. Di sisi lain, pemerintah pusat juga tidak tegas dalam membuat aturan, bahkan ada ketidaksinkronan antara menteri satu dengan lainnya.

Belum lagi ada persepsi yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Pemerintah daerah, termasuk Pemda DIY bahkan juga mengaku bingung dengan kebijakan pusat terutama terkait dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sampai muncul pertanyaan, mudik itu dilarang atau tidak ? Kalau dilarang, mengapa pemerintah masih memberi kelonggaran bagi angkutan publik mengangkut para penumpang ke daerah ?

Kalau pemerintah saja bingung, apalagi rakyatnya. Kondisi tersebut masih diperparah dengan aktivitas masyarakat yang masih sering berkerumun, tidak menjaga jarak, tidak memakai masker dan sebagainya. Bagaimana tidak, acara konser amal yang digelar pemerintah saja tidak menerapkan social distancing maupun pysical distancing ? Seharusnya pejabat negara memberi contoh pada rakyatnya, bukan sekadar menuntut rakyat patuh.

Itu sebenarnya problem serius yang sedang kita hadapi. Ketika kita menyuruh orang lain menjaga jarak, maka kita sendiri harus memberi contoh menjaga jarak. Sungguh kasihan tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam memerangi Covid-19, bahkan harus bertaruh nyawa, namun tidak diikuti dengan kepatuhan warga dalam menerapkan protokol kesehatan.

Ketika anjuran mematuhi protokol kesehatan sudah tidak dihiraukan, bahkan seperti tidak terjadi apa-apa, mungkin tidak ada ungkapan lain yang bisa terlontar, selain ‘terserah’. Bila yang mengucapkan adalah masyarakat, atau tenaga medis mungkin masih bisa dipahami dan dimaklumi. Namun bila itu diucapkan oleh pejabat negara misalnya, maka tunggulah kehancuran, bakal ambyar semua. Sebab, dalam kondisi seperti ini, negara harus hadir, bukannya membiarkan, terserah.

Negara melalui perangkatnya, yakni pemerintah, tak boleh menyatakan terserah, karena itu menangani pandemi Covid-19 ini menjadi tanggung jawab utamanya. Tidak boleh terserah, melainkan harus diurus, jangan sampai rakyat makin menderita. Untuk itulah mereka (pejabat negara) dipilih dengan tugas utama mengurus rakyatnya. (Hudono)

Read previous post:
Dunadi dan Patung Soekarno Berkuda

DALAM sejarah pernah terjadi Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno menunggang kuda sewaktu melakukan inspeksi pasukan di Alun-alun Utara Yogyakarta. Peristiwa

Close