Sengkarut Iuran BPJS

ilustrasi
ilustrasi

DI tengah serangan wabah corona , pemerintah membuat keputusan tidak populer dan membebani rakyat yang sedang dirundung kesusahan, yakni dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 64 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS. Keputusan ini sungguh menyakiti hati rakyat dan bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya membatalkan kenaikan iuran BPJS yang diatur Perpres No 82 Tahun 2019.

Boleh dibilang, Perpres No 64 Tahun 2020 ini merupakan bentuk perlawanan terhadap lembaga yudikatif (MA) yang dibungkus dengan peraturan perundang-undangan. Putusan MA sudah jelas membatalkan Perpres kenaikan iuran BPJS. Pasca putusan tersebut, iuran sempat diturunkan, namun kemudian dinaikkan lagi dengan persentase yang tidak jauh berbeda dengan Perpres sebelumnya. Pemerintah beralasan kenaikan tersebut untuk mempertahakan eksistensi BPJS yang selama ini mengalami defisit.

Nampak jelas bahwa terbitnya Perpres No 64 Tahun 2020 adalah hanya akal-akalan saja, yang bisa diartikan bahwa pemerintah sebenarnya tidak mau tunduk pada putusan MA. Namun untuk kepentingan formalitas, iuran sempat diturunkan untuk kemudian dinaikkan lagi. Sekaligus hal ini juga menunjukkan ego sektoral kewenangan eksekutif, yakni kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yakni dalam bentuk Perpres. Alhasil, rakyatlah yang menjadi korban karena harus menanggung beban berupa kenaikan iuran BPJS.

Seolah-oleh pemerintah yang notabene merupakan kekuasaan eksekutif ingin menunjukkan kekuasaannya membuat aturan yang tidak dapat diintervensi kekuatan lain. Maka terbitlah Perpres 64 Tahun 2020 sebagai produk lembaga eksekutif (presiden). Kita yakin terbitnya Perpres tersebut bukan murni inisiatif presiden, melainkan oleh tim hukumnya.

Mayoritas DPR pun menolak terbitnya Perpres kenaikan iuran BPJS. Bahkan Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah meninjau ulang Perpres 64 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS karena sangat membebani rakyat, apalagi di saat pandemi Covid-19. Padahal, menurut para pakar ekonomi, masih banyak cara untuk mengatasi defisit tanpa harus menaikkan iuran BPJS.

Masyarakat sebenarnya masih bisa melakukan gugatan lagi yakni judicial review melalui MA seperti yang dilakukan terhadap Perpres No 82 Tahun 2019. Boleh jadi MA akan mengabulkan lagi, kemudian pemerintah akan menurunkan iuran BPJS untuk sesaat dan kemudian menaikkan lagi dengan mengeluarkan Perpres baru, begitu seterusnya. Jika itu yang terjadi, tentu political will pemerintah menjadi dipertanyakan dan bisa dianggap tidak punya kepekaan terhadap denyut kehidupan wong cilik. (Hudono)

Read previous post:
Berburu Durian Terakhir Musim 2020 dari Jrahi

PATI (MERAPI) - Tidak banyak pimpinan daerah yang sampai mengetahui buah durian yang terakhir pada musim 2020. Tetapi itulah kelebihan

Close