Bansos Nyasar Orang Kaya

ilustrasi
ilustrasi

PANDEMI Covid-19 membawa dampak sangat serius terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Mereka yang biasanya mendapatkan uang dari berjualan misalnya, omset langsung merosot, bahkan banyak yang gulung tikar. Tak hanya itu, pabrik-pabrik berhenti beroperasi dan terpaksa harus mem-PHK atau merumahkan karyawannya. Pengangguran pun ada di mana-mana.

Dalam kondisi seperti ini pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, telah menyiapkan jaring pengaman sosial, antara lain dengan memberi bantuan sosial (bansos) yang diberikan secara tunai atau lebih dikenal dengan bantuan sosial tunai (BST) atau bantuan langsung tunai (BLT) yang besarnya Rp 600 ribu perbulan diberikan selama tiga bulan, yakni April, Mei dan Juni.

Sayangnya bantuan tersebut tidak semuanya tepat sasaran, lantaran data yang dimiliki Kemensos berbeda dengan data daerah. Akibatnya, di beberapa daerah, seperti Klaten, Pati dan Banyumas, Jawa Tengah, orang kaya pun mendapatkan bansos, sementara orang miskin justru tak mendapatkan apa-apa.

Dari penerima bantuan salah sasaran ini, beberapa di antaranya menyadari tidak berhak sehingga mengundurkan diri atau mengembalikan bansos. Ini terjadi di Kecamatan Kemranjen Banyumas, puluhan orang mengembalikan bansos lewat Bupati Banyumas Achmad Husein, karena mereka merasa mampu dan tidak berhak atas bantuan tersebut.

Lain lagi di Pati yang bantuan tersebut justru menyasar ke para pemilik rumah mewah. Sungguh ironis, mereka tak mau mundur atau mengembalikan bantuan tersebut, dengan dalih mau diberikan kepada familinya yang tidak mampu. Aparat desa pun tak bisa berbuat banyak karena secara data mereka memang tercatat sebagai penerima bantuan.

Namun bila hal ini dibiarkan, niscaya asas keadilan tidak tercapai. Bagaimana mungkin orang kaya mendapat bansos sedang orang miskin tidak mendapatkan apa-apa ? Data dari Kemensos harus direvisi dengan mencoret orang kaya dan memasukkan orang miskin sebagai penerima bantuan. Meski demikian, harus dihindari pemberian bantuan double. Mereka yang selama ini telah mendapat bantuan sosial seperti PKH maupun bantuan nontunai berupa sembako tak berhak atas BLT dari Kemensos.

Orang yang paling kompeten dalam pendataan orang miskin atau penerima bansos tak lain adalah pengurus kampung, mulai dari kecamatan, desa/kelurahan hingga RT/RW. Merekalah yang paling tahu kondisi warganya. Karena itu mereka harus dilibatkan dalam validasi data penerima bansos. (Hudono)

Read previous post:
Harga Gula Naik, Komisi III DPR Curigai Ada Mafia Bermain

KLATEN (HARIAN MERAPI) - Anggota Komisi III DPR RI, Eva Yuliana, mencurigai adanya permainan mafia gula di Indonesia yang membuat

Close