Ironis, Makam Dibongkar

ilustrasi
ilustrasi

 

PEMAHAMAN masyarakat terhadap virus corona atau Covid-19 agaknya masih sangat terbatas. Karena itu, sosialisasi harus terus dilakukan secara masif agar masyarakat benar-benar paham tentang virus mematikan ini, termasuk bagaimana mencegah dan menangkal penyebarannya.

Aparat penegak hukum juga diharapkan bertindak tegas terhadap mereka yang menghambat kerja-kerja gugus penanganan Covid-19, termasuk tindakan sebagian warga yang menolak jenazah Covid-19. Setidaknya, kepolisian di wilayah Jawa Tengah sedang memproses hukum terhadap para provokator yang menolak jenazah Covid-19, yakni di daerah Ungaran dan Banyumas.

Khusus kasus di Banyumas lebih tragis lagi, karena penolakan itu sangat keterlaluan. Bahkan, mobil yang membawa jenazah Covid-19 dilempari warga dengan batu. Lebih memprihatinkan lagi, jenazah yang sudah dikubur, dibongkar lagi karena ditolak warga untuk kemudian dimakamkan di tempat lain. Peristiwa ini terjadi pada akhir Maret lalu ketika jenazah hendak dikebumikan di pemakaman Desa Kedungwringin. Namun, karena ada penolakan dari warga, pemakaman dipindahkan ke Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen.

Namun, ternyata penolakan belum berakhir. Sungguh keterlaluan, jenazah yang sudah dimakamkan tersebut, pada hari berikutnya dibongkar karena ada penolakan dari warga. Jenazah kemudian dimakamkan lagi di desa lain. Ironisnya, pembongkaran makam itu dipimpin langsung Bupati Banyumas Achmad Husein.

Apa artinya ? Seorang bupati saja tidak kuasa mencegah warganya untuk bertindak tidak manusiawi. Bagaimana mungkin jenazah yang sudah dimakamkan dibongkar lagi karena ditolak warga ? Semestinya, bupati beserta aparatur di bawahnya bisa memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa tindakan menolak jenazah tidaklah dibenarkan hukum. Bahkan, melempari mobil ambulance pembawa jenazah juga melanggar hukum.

Namun, seperti biasanya, aparat baru bertindak setelah ada kejadian. Padahal jauh lebih penting adalah langkah antisipasi, yakni mencegah masyarakat agar tidak berbuat anarkis, tidak melanggar hukum.

Kini, aparat kepolisian Banyumas tengah memproses hukum tiga orang yang diduga sebagai provokator penolakan jenazah. Seperti kasus di Ungaran, mereka akan dijerat Pasal 212 dan 214 KUHP serta UU No 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Pemberian sanksi hukum diharapkan memberi efek jera terhadap pelaku. Namun, jauh lebih penting, aparat bertindak antisipatif, jangan menunggu sampai terjadi pelanggaran, melainkan mencegah agar pelanggaran itu tidak terjadi. (Hudono)

Read previous post:
Kartun Opini, Senin (20/4/2020)

Close