Hukum Penolak Jenazah

ilustrasi
ilustrasi

 

 

KASUS penolakan jenazah Covid-19 di Ungaran yang dialami seorang perawat RS Kariadi Semarang terus berlanjut. Tiga orang yang diduga sebagai provokator penolakan diamankan aparat kepolisian dan kini tengah menjalani proses hukum. Artinya, menolak jenazah Covid-19 bukan hanya berdampak sosial, tapi juga berdampak hukum.

Tiga orang tersebut adalah THP (31), BSS (54) dan ST (60) warga Sewakul Ungaran Barat. Merekalah yang memprovokasi warga untuk menolak jenazah seorang wanita perawat di RS Kariadi Semarang. Meskipun kemudian mereka meminta maaf menyusul banyaknya hujatan dari netizen, ketiganya tetap diproses hukum.

Mereka bakal dijerat Pasal 212 dan 214 KUHP serta UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, khususnya Pasal 14. Pasal-pasal tersebut memang tidak secara spesifik mengatur penolakan pemakaman jenazah di suatu daerah tertentu, melainkan mengatur soal tindakan menghalang-halangi petugas yang sedang menjalankan tugasnya sesuai undang-undang. Siapapun yang menghalangi petugas diancam pidana penjara satu tahun lebih.

Boleh jadi, banyak warga yang tidak tahu bahwa tindakan menolak jenazah adalah bentuk pelanggaran hukum, bukan hanya pelanggaran etika. Karena merupakan pelanggaran hukum maka sanksinya (penjara) dapat dipaksakan. Oleh karena itulah polisi setelah melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi menangkap tiga orang yang bertindak sebagai provokator penolakan jenazah, termasuk Ketua RT setempat.

Bahwa kemudian mereka meminta maaf, tidaklah menghapus unsur pidananya. Polisi sebenarnya masih bisa mengembangkan kasus tersebut, misalnya dengan meminta keterangan RW setempat yang notabene mengetahui penolakan tersebut. Sebenarnya, berdasar pemberitaan, RW sudah menyediakan makam untuk jenazah Covid-19 namun kemudian ditolak RT yang mengatasnamakan warga.

Tentu ini menjadi aneh, karena seharusnya RW memiliki wewenang di atas RT. Terlebih, pengurus RW maupun RT sudah mengetahui adanya larangan menolak jenazah Covid-19. Seperti diketahui, pemakaman jenazah Covid-19 dilakukan oleh petugas yang secara khusus telah dilengkapi peralatan yang aman dan takkan menyebarkan virus. Apalagi, dengan dikuburnya jenazah maka virus corona pun ikut mati, sehingga sama sekali tidak ada kekhawatiran warga akan tertular.

Pengetahuan seperti ini sebenarnya sudah diketahui pengurus RT maupun RW, namun mengapa mereka menolaknya ? Maka tidak ada jalan selain ancaman hukuman bagi penolak jenazah. Sebab, pada dasarnya mereka telah menghalang-halangi petugas menjalankan kewajibannya menguburkan jenazah Covid-19. (Hudono)



Read previous post:
SETO SOROTI KONDISI FISIK PEMAIN – PSIM Berharap Liga 2 Jalan Terus

Close