DPR Tak Berempati

ilustrasi
ilustrasi



SUNGGUH aneh, di tengah masyarakat, bahkan negara, melawan wabah virus corona, DPR malah hendak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dengan melakukan pembahasan terhadap RUU tentang Omnibus Law, khususnya yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Fenomena ini sungguh ironis dan sekaligus memperlihatkan anggota DPR tak memiliki empati terhadap masyarakat yang sedang dihantui wabah corona.

Sangat sulit diterima akal sehat kalau DPR ngotot untuk melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law yang selama ini banyak ditentang masyarakat, khususnya pekerja. Seperti diketahui, sebelum wabah corona menyerang Indonesia, demo mahasiswa dan buruh menetang Omnibus Law merebak hampir di semua wilayah. Fenomena ini tak jauh berbeda dengan ketika revisi UU KPK digulirkan untuk dibahas DPR dan pemerintah yang akhirnya tetap disahkan menjadi undang-undang.

Agaknya berkaca dari pengalaman itulah DPR kini ngotot hendak membahas RUU Omnibus Law yang notabene banyak ditentang masyarakat. Mereka mungkin lupa atau sengaja melupakan ketika rakyat memilihnya untuk menjadi wakil rakyat. Setelah resmi dilantik jadi wakil rakyat, praktis mereka tak butuh lagi suara rakyat, sehingga kebijakan yang dihasilkannya banyak bertentangan dengan aspirasi rakyat. Kalau begitu, lantas mereka mewakili siapa ? Entahlah, apakah mewakili diri sendiri, atau mewakili kepentingan parpol yang dulu mengusungnya.

Tapi kondisi saat ini sungguh berbeda, karena negara sedang melawan hantu corona yang tidak jelas kapan sirnanya. Seluruh kekuatan negara, baik TNI dan Polri, ASN serta swasta bahkan dimobilisasi untuk melawan virus mematikan ini. Tentu menjadi sangat tidak elok kalau kemudian DPR malah ngotot hendak membahas RUU Omnibus Law yang sebenarnya belum mendesak. Atas dasar apa mereka mendesak agar aturan kontroversial itu segera dibahas dan disahkan dalam situasi darurat seperti sekarang ini ?

Kita tahu bahwa dalam RUU Omnibus Law yang mengatur soal ketenagakerjaan, isinya sangat merugikan pekerja, antara lain rendahnya uang pesangon maupun pensiun, tidak adanya kejelasan pekerja kontrak sampai berapa kali ia dikontrak serta masih dipertahankannya pekerja outsourcing. Semuanya hanya menguntungkan pengusaha atau investor. Karena semangat dari RUU Omnibus Law adalah mempermudah investor asing masuk, maka aturan di dalam negeri pun dibuat untuk mempermudah investor asing masuk ke Indonesia. Mereka agaknya tak mau melihat bagaimana nasip pekerja yang dirugikan. (Hudono)

Read previous post:
MERAPI-ISTIMEWA Prajurit Satgas TMMD Kodim Kulonprogo merehab pos ronda
Satgas TMMD Kodim Kulonprogo Rehab Pos Ronda

Close