Perlukah Darurat Sipil ?

ilustrasi
ilustrasi

BILA kondisi Indonesia tak kunjung membaik terkait wabah virus corona, Presiden Jokowi telah menyatakan tak tertutup kemungkinan menerapkan status darurat sipil. Namun ini merupakan jalan terakhir bila tidak ada cara lain yang efektif untuk memerangi virus mematikan ini. Sebelum pada tahap tersebut pemerintah akan menerapkan terlebih dulu kebijakan pembatasan sosial berskala besar.

Agaknya tidak semua orang paham dengan istilah darurat sipil, mereka lebih paham istilah lockdown atau karantina yang kini mulai diterapkan di beberapa daerah. Bahkan, kampung-kampung di DIY menggunakan istilah lockdown untuk menutup akses keluar-masuk bagi pendatang atau penduduk. Terlepas benar tidaknya penggunaan istilah tersebut, yang jelas masyarakat telah melakukan aksi yang tujuannya baik, yakni melindungi warga agar tidak terpapar virus corona. Padahal, cara seperti itu belum tentu efektif.

Lantas, bagaimana halnya dengan darurat sipil ? Apa maknanya ? Istilah ini kita jumpai dalam UU No 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Ada tiga kategori darurat yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu darurat sipil, darurat militer dan darurat perang. Sementara, undang-undang yang baru, yakni UU No 6 Tahun 2018 hanya mengatur Kekarantinaan Kesehatan, sehingga tidak memadai untuk dijadikan pijakan dalam bertindak.

Sekadar gambaran singkat, bila kondisi darurat sipil diberlakukan di Indonesia, maka akan menciptakan rezim hukum baru dan mengesampingkan hukum yang ada.

Presiden-lah yang menjadi pemegang kekuasaan pembentuk hukum tertinggi. Kekuasaan ini diberikan oleh UU demi menyelamatkan negara. Bahkan, dalam kaitan penanganan virus corona, menteri maupun kepala BNPB tidak diberi kewenangan untuk mengambil keputusan hukum .

Apakah presiden tidak melanggar hukum internasional berkaitan penetapan status darurat sipil ? Jawabnya tidak, karena dalam Pasal 4 paragraf 1 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) jelas menyatakan, sebuah negara diperkenankan mengesampingkan hukum pada saat darurat jika ada ancaman terhadap kehidupan dan eksistensi bangsa.

Hanya saja, bahayanya bila presiden menyalahgukakan kewenangannya sehingga bertindak otoriter dan merugikan rakyat. Tapi, agaknya kondisi seperti ini takkan terjadi di Indonesia, sebab tujuan utama dari pemberlakuan darurat sipil adalah untuk menyelamatkan rakyat, bukan melanggengkan kekuasaan.

Kita hanya berharap kondisi saat ini masih bisa diatasi tanpa harus memberlakukan status darurat sipil. (Hudono)

Read previous post:
Penyaluran Pupuk Subsidi Akhir Maret Capai 2,3 Juta Ton

Close