Karantina Wilayah

Ilustrasi

 

SEJUMLAH kepala daerah di Indonesia telah mengambil kebijakan sendiri dalam mengatasi wabah virus corona, antara lain dengan melakukan karantina wilayah, atau sering dikenal dengan istilah lockdown parsial. Intinya, membatasi lalu lintas keluar masuk suatu daerah dengan tujuan menekan persebaran virus corona.

Salah satu kepala daerah yang secara terang-terangan memberlakukan karantina wilayah adalah Pemerintah Kota Tegal. Sang Walikota bahkan berani ambil risiko atas kebijakan yang diambilnya. Ia memilih dibenci masyarakat ketimbang nyawa mereka melayang. Ini menyusul ditemukannya kasus positif Covid-19 di Kota Bahari tersebut, sehingga mengharuskan masyarakat untuk waspada.

Sontak kebijakan ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Sebab, berdasar UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah pusat-lah yang berwenang menentukan karantina wilayah, bukan kepala daerah. Bahkan, Presiden Jokowi telah mengingatkan hal itu, termasuk risiko bagi kepala daerah yang melanggarnya. Bukan saja terancam dipecat, tapi juga diancam pidana penjara paling lama satu tahun.

Langkah Walikota Tegal yang mengkarantina wilayahnya tentu sudah didasarkan pada pertimbangan yang matang. Sayangnya, dalam mengambil kebijakan tersebut ia tidak terlebih dulu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Meski begitu, masih ada celah bagi Walikota Tegal untuk membela diri. Pasalnya, karantina wilayah yang diterapkan di Kota Tegal tidak murni 100 persen. Akses keluar-masuk ke kota tersebut masih terbuka, namun dibatasi dan diawasi secara ketat. Begitu pula, orang masih bisa keluar rumah namun dibatasi hanya untuk kepentingan yang mendesak.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun membela sang Walikota. Ganjar mengatakan, yang dilakukan Walikota Tegal belum sampai pada karantina wilayah sepenuhnya, karena akses masih terbuka dan orang masih bisa keluar rumah, meski dengan pembatasan.

Dalam kondisi seperti ini mestinya kita bisa memahami semangat Walikota Tegal yang ingin menyelamatkan dan melindungi warganya dari serangan virus mematikan ini. Langkah tersebut justru layak diapresiasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam mengambil keputusan. Apalagi, saat ini pemerintah pusat tengah menggodok peraturan pemerintah (PP) tentang karantina wilayah sebagai upaya menangani wabah virus corona.

Janganlah sedikit-sedikit mengancam. Tidak selayaknya niat baik Walikota Tegal untuk menyelamatkan warganya dari serangan virus corona dijawab dengan pemecatan atau hukuman penjara. Sanksi berupa teguran kiranya sudah cukup memadai. (Hudono)

Read previous post:
Baharuddin Kamba SH (Merapi-Istimewa)
BANYAK ADUAN KE FORPI KOTA- Belajar Online Dikeluhkan Orangtua

Close