Batalnya Kenaikan Iuran BPJS


ilustrasi
ilustrasi

INILAH berita yang ditunggu-tunggu masyarakat. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan alias tak jadi naik. Menggembirakan karena sebelumnya, mulai Januari 2020 masyarakat yang menjadi peserta JKN harus membayar iuran dua kali lipat dari sebelumnya. Alasannya, BPJS mengalami defisit hingga triliunan rupiah. Lantas, masyarakat dibebenani menambah iurannya hingga dua kali lipat, termasuk mereka yang tak pernah menggunakan BPJS, agar defisit berkurang atau malah kalau bisa untung.

Tentu ini menjadi ironi karena jajaran direksi BPJS mendapat gaji yang sangat besar tiap bulan, padahal katanya dalam kondisi defisit. Pertanyaannya, ketika mengalami defisit, mengapa harus dibebankan kepada rakyat, bukan negara ?

Berangkat dari pemikiran tersebut, terasa relevan bila kemudian Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 75 Tahun 2019 tentang jaminan kesehatan yang menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. MA menilai tidak ada alasan logis untuk menaikkan iuran BPJS.

Pihak BPJS mengaku belum menerima salinan putusan MA tersebut. Seperti diketahui MA memutus berdasar pengajuan permohonan uji materi Perpres No 75 Tahun 2019 oleh Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Toni Richard Samosir yang kemudian dikabulkan MA dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apa arti keputusan MA ? Artinya Perpres No 75 Tahun 2019 sepanjang menyangkut kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga harus dibatalkan. Lantas bagaimana eksekusi atas putusan MA ? Itulah inti persoalannya. Pihak BPJS menyatakan akan tunduk pada pemerintah. Tentu ini benar, karena yang mengatur kenaikan iuran adalah pemerintah melalui Perpres.

DPR telah mengingatkan pemerintah, dalam hal ini presiden, untuk tunduk pada putusan MA. Lantas, bagaimana seandainya pemerintah tidak melaksanakan isi putusan MA ? Adakah kekuatan yang bisa memaksanya ? Tidak gampang menjawab pertanyaan ini, karena tidak ada mekanisme untuk menghukum pemerintah bila tidak melaksanakan putusan MA. Sama halnya dalam hal putusan tata usaha negara (TUN), tidak ada kekuatan pemaksa bila pemerintah tidak menjalankan putusan hakim TUN.

Namun, harus diingat, bila pemerintah tidak patuh pada putusan MA, akan berdampak pada kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Bukankah Indonesia negara hukum ? Bukankah siapapun, termasuk pemerintah dan rakyat, tunduk pada putusan hukum ? Semoga saja, putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS segera dieksekusi. (Hudono)

Read previous post:
MERAPI-ISTIMEWA Andika Pandu Puragabaya
ANGGOTA KOMISI I DPR RI ANDIKA PANDU PURAGABAYA “Pemerintah Harus Ambil Langkah Lockdown Cegah Corona…”

PENYEBARAN virus corona yang telah masuk ke Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Namun demikian sejumlah kalangan dan pengamat serta tokoh-tokoh Nasional

Close