Pak Dukuh Selingkuh


ilustrasi
ilustrasi

SELINGKUH adalah problem sosial-rumah tangga yang acap membuat keluarga berantakan. Ini bisa menimpa siapa saja, baik orang kaya maupun miskin, baik pejabat tinggi hingga rendah. Ketika seseorang sudah terjerumus dalam perselingkuhan, sesungguhnya ia telah mengkhianati ikrar saat menikah dulu. Tak hanya itu, perselingkuhan juga bisa berdampak pada persoalan hukum.


Seorang kepala dukuh di Kecamatan Sanden, JUN, tertangkap basah sedang berselingkuh dengan penjual angkringan TR di sebuah rumah kosong di Dusun Soge Sanden Bantul. Saat digerebek keduanya nyaris dalam keadaan telanjang. Oleh warga, keduanya kemudian dibawa ke rumah kepala dukuh setempat kemudian disidang dan diminta membayar denda Rp 5 juta.


Dari mana aturan denda Rp 5 juta ? Dalam KUHP maupun aturan tertulis lainnya tak ada sanksi semacam itu bagi pelaku perselingkuhan. Aturan denda Rp 5 juta hanyalah bersifat internal berdasar kesepakatan warga. Dengan membayar denda, boleh jadi urusan selesai dan tak sampai ke proses pengadilan.


Namun karena aturan tersebut bersifat internal, kekuatan mengikatnya hanya sukarela, tak seperti KUHP yang rigit dan tegas. Berdasar Pasal 284 KUHP perselingkuhan atau perzinaan dapat dituntut bila ada pengaduan dari suami atau istri pelaku yang merasa dirugikan atas perselingkuhan tersebut. Artinya, bila mereka tidak mengadu, polisi tak bisa menjeratnya dengan pasal perzinaan.


Lantaran peritiwa tersebut terjadi di kampung, terkadang warga menginginkan desanya bersih dari berbagai tindak asusila termasuk perselingkuhan, sehingga mereka bikin aturan seperti di atas, yakni denda Rp 5 juta bagi pelaku. Sebenarnya dengan adanya aturan internal tersebut tak serta merta menghilangkan ancaman pidana sebagaimana diatur Pasal 284 KUHP.


Namun, seperti kita tahu, tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat dan memulihkan kondisi yang terganggu. Artinya, bila dengan aturan internal dianggap mampu memulihkan ketertiban, tidaklah perlu ditempuh jalur hukum formal seperti diatur Pasal 284 KUHP. (Hudono)

Read previous post:
Tingkatkan Produksi Pertanian, Kementan Genjot Irigasi Perpompaan dan Perpipaan

JAKARTA (HARIAN MERAPI) - Untuk mewujudkan misi Indonesia menjadi lumbung pangan Kementerian Pertanian (Kementan) kembali menggencarkan optimalisasi irigasi. Hal ini

Close