Kehamilan Dipersoalkan


ilustrasi
ilustrasi

KEHAMILAN terkadang disikapi secara berbeda-beda, tergantung kepentingannya. Bagi pasangan suami-istri yang mendambakan anak, kehamilian tentu sangat disyukuri dan disambut dengan suka cita. Lain lagi bagi pasangan tak resmi, kehamilan malah dianggap aib, sehingga ditutup-tutupi. Tentu ini terkait dengan proses kehamilannya itu sendiri. Bila kehamilan terjadi dalam suatu perkawinan sah, mungkin tidak menimbulkan masalah, kecuali bagi mereka yang tak menghendaki punya anak.

Lain lagi peristiwa yang terjadi di Dusun Gaten, Tirtomulyo, Kretek Bantul baru-baru ini. Seorang janda dikabarkan dihamili oleh kadus setempat. Warga pun marah dan menggelar demo menuntut kadus mundur karena dianggap mencoreng citra dusun. Mereka juga menilai tak pantas pemimpin melakukan perbuatan asusila.

Memang terasa unik, yang hamil dan menghamili mungkin tidak merasa bermasalah, namun justru warga yang marah sampai menggelar demo. Kasus ini tengah ditangani Lurah Desa Tirtomulyo bersama jajaran terkait. Apakah lantaran janda tersebut hamil sehingga warga berdemo ? Bagaimana seandainya janda tersebut tidak hamil, apakah warga juga berdemo ?

Agaknya, warga menghendaki agar kampungnya bebas dari perbuatan asusila. Mereka berpandangan, menghamili perempuan tanpa hak (sah) adalah perbuatan tercela, apalagi dilakukan seorang pemimpin, termasuk di tingkat dusun. Lantas, bagaimana pula dengan sang janda yang diduga dihamili kadus ? Boleh jadi mereka suka sama suka.

Selayaknya peristiwa ini diklarifikasi sehingga datanya benar-benar akurat. Kalau memang benar kadus tersebut melakukan tindak asusila, tentu sudah ada mekanisme hukum administratif yang mengaturnya, misalnya dengan pemberian sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

Untuk itulah kita memahami bila lurah desa setempat sangat hati-hati menangani kasus ini. Jangan sampai pelanggaran hukum diselesaikan dengan cara melanggar hukum pula. Apalagi sudah ada mekanisme baku yang mengatur sanksi terhadap aparat desa yang melakukan pelanggaran.

Kiranya untuk mengatasi hal tersebut, tak perlu menggunakan mekanisme hukum pidana yang cenderung represif. Secara pidana kasus tersebut hanya bisa dituntut bila ada pengaduan dari istri kadus. Bila istri kadus tidak mengadukan ke polisi, niscaya kasusnya tak bisa dilanjutkan secara pidana, mengingat deliknya bersifat aduan. Lain lagi bila ditinjau dari hukum administratif yang lebih mengedepankan aturan-aturan kepegawaian. Prinsipnya, persoalan ini diselesaikan secara proporsional tanpa perlu menimbulkan persoalan baru di masyarakat. (Hudono)

Read previous post:
TIGA BULAN PASCA-OTT KPK- Proyek SAH Berlanjut, Forpi Apresiasi

UMBULHARJO (MERAPI) - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta mengapresiasi kelanjutan proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) di Jalan Babaran

Close