Tak Tahu Tugas Wartawan


ilustrasi
ilustrasi

HARI-HARI belakangan ini masyarakat masih memperbincangkan seputar kerusuhan di kawasan Stadion Mandala Krida Yogya seusai laga PSIM lawan Persis Solo beberapa waktu lalu. Kerusuhan itu ternyata memakan banyak korban, baik berupa fasilitas publik maupun orang yang mendapat kekerasan maupun ancaman kekerasan. Bahkan, wartawan pun tak luput dari aksi kekerasan, termasuk dari salah seorang pemain.

Hal yang terakhir inilah kiranya perlu mendapat perhatian serius. Sepertinya sudah jamak, wartawan yang meliput aksi massa, antara lain demonstrasi menjadi korban kekerasan. Padahal, mereka sudah jelas-jelas menunjukkan identitas sebagai wartawan. Terlalu banyak contoh yang bisa disebut.

Agaknya, sebagian masyarakat kita tidak paham dengan kerja wartawan. Dikiranya wartawan bekerja untuk kepentingan pribadi dan kantornya saja. Padahal, ia bekerja untuk kepentingan publik atau masyarakat luas. Mereka bekerja guna memenuhi hak masyarakat untuk tahu (right to know). Dengan demikian, sesungguhnya ia bekerja mewakili kepentingan masyarakat.

Untuk itulah UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa wartawan dalam menjalankan profesinya mendapat perlindungan hukum (Pasal 8). Sayangnya, kenyataannya ketika wartawan mendapat perlakuan kekerasan, intimidasi dan sebagainya, hukum seolah tak mampu melindungi. UU Pers seolah tak berdaya menghadapi fakta di lapangan.

Bahkan, sangat jarang kasus kekerasan maupun penghambatan kerja wartawan dalam menjalani profesinya diusut hingga tuntas sampai ke pengadlilan. Berdasar Pasal 18 ayat (1) UU Pers, siapapun yang menghambat kerja wartawan diancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Kalau benar-benar hendak dituntaskan, pelaku malah dapat dijerat pasal berlapis, antara lain 351 KUHP tentang penganiayaan maupun Pasal 170 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama atau lebih dari satu orang. Intinya, masih banyak warga masyarakat yang tidak tahu tugas dan posisi wartawan sehingga mereka memperlakukan sekehendak hati.

Memaksa wartawan menghapus rekaman, misalnya, merupakan bentuk sensor serta menghalang-halangi tugas wartawan sehingga dapat diancam Pasal 18 ayat (1) dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun atau denda paling banyak Rp 2 juta. (Hudono)

Read previous post:
POLISI UNGKAP PENCURIAN MODUS BARU- Berdalih Test Drive, Bawa Kabur Mobil

SLEMAN (MERAPI)- Satreskrim Polres Sleman membongkar aksi penipuan dengan modus baru. Pelaku penipuan berkedok membeli mobil kemudian membawa kabur dengan

Close