Razia Salon Plus


ilustrasi
ilustrasi

KEBERADAAN salon plus atau salon yang memberi jasa tambahan layanan seks di Sleman agaknya sudah sampai tahap meresahkan masyarakat. Atas kondisi tersebut, elemen masyarakat yang tegabung dalam Forum Pemberantasan Maksiat (FPM) DIY mendesak Satpol PP Sleman bertindak tegas. Jika tidak, FPM DIY mengancam akan mengerahkan 2.000 anggotanya untuk menertibkan salon plus yang tersebar di Sleman.

Kita tentu setuju dengan langkah penertiban terhadap salon plus. Apalagi, jumlah mereka makin banyak. Bisa dibayangkan, dalam sehari mereka bisa meraup untung hingga Rp 5 juta dengan tenaga 15 kapster. Namun penertiban itu tak boleh melanggar hukum. Keinginan FPM DIY untuk membersihkan praktik prostitusi terselubung yang mengatasnamakan salon dan spa, patut diapresiasi. Hanya saja, untuk melakukan penertiban, tidaklah perlu main hakim sendiri.

Percayakan hal ini kepada aparat penegak hukum. Terlebih, selama ini aparat penegak hukum, baik Satpol PP maupun kepolisian juga sering menggelar razia salon plus di sejumlah lokasi di Sleman. Mereka yang kedapatan menyalahgunakan izin usaha pun diproses hukum. Tapi, mengapa prostitusi masih merebak dan banyak yang berkedok salon maupun panti pijat ?

Inilah persoalan yang harus diselesaikan. Intinya, prostitusi diberantas, namun dengan cara yang benar alias tidak melanggar hukum. Dikhawatirkan bila massa bergerak sendiri malah bisa menimbulkan masalah baru, misalnya kekerasan. Padahal, pelanggaran hukum (prostitusi) tak boleh diselesaikan dengan cara melanggar hukum pula.

Masyarakat memang berhak melakukan kontrol terhadap kerja aparat penegak hukum, misalnya sejauh mana telah menegakkan aturan atau Perda tentang larangan prostitusi. Bila ada indikasi oknum terlibat melindungi praktik asusil, maka warga berhak melaporkan oknum tersebut ke kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Biarlah aparat penegak hukum bekerja sesuai kewenangannya dan masyarakat berhak mengawasinya. Selain itu, diperlukan partisipasi masyarakat untuk melapor ketika menjumpai terjadinya tindak asusila. Sinergi antara penegak hukum dengan masyarakat sudah seharusnya dipupuk sehingga razia bisa efektif.
(Hudono)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Residivis Gelapkan Motor dan Curi Uang

BANTUL (MERAPI) - Seorang residivis NS alias Bikis (42) warga Pleret Bantul kembali diajukan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri

Close