Belajar dari Kasus Baiq Nuril


ilustrasi
ilustrasi

BILA Anda mengikuti kasus Baiq Nuril Maknun, guru honorer di Mataram yang diduga korban pelecehan seksual secara verbal oleh kepala sekolahnya, ada fenomena yang menarik terkait penegakan hukum. Selain itu, peran media sosial (medsos) juga sangat luar biasa dalam membentuk opini publik. Akibatnya ada pemahaman keliru terkait kasus tersebut. Bahkan Ombudsman RI sampai harus mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk mengoreksi penolakan PK yang diajukan Baiq Nuril.

Sekadar mengingatkan kasusnya, Baiq Nuril awalnya menerima telepon dari kepala sekolahnya yang bercerita telah melakukan hubungan seksual dengan wanita bukan istrinya. Hal itu diceritakan secara detail kepada Baiq Nuril. Bahkan dalam komunikasi verbal itu sang kepala sekolah berbicara dengan nada melecehkan Baiq Nuril.

Pembicaraan itu ternyata direkam Baiq Nuril kemudian tersebar melalui medsos. Tentu saja sang kepala sekolah merasa malu atas tindakan Baiq, sehingga melapor ke polisi dan diproses hingga ke pengadilan. Di pengadilan tingkat pertama, Baiq Nuril bebas, namun di Mahkamah Agung, Baiq dinyatakan bersalah melanggar UU ITE khususnya Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45. Baiq pun dihukum penjara 6 bulan dan denda Rp 500 juta. Tak terima dengan putusan itu, melalui kuasa hukumnya Baiq mengajukan peninjauan kembali (PK) yang kemudian ditolak MA.

Dari peristiwa itulah kemudian masyarakat heboh dan menilai putusan MA tidak adil dan tidak berperspektif jender. Bahkan Ombudsman RI menilai putusan MA tidak sesuai dengan Perma No 3 Tahun 2017 tentang pedoman dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan. Seolah-olah semuanya menyalahkan MA yang dianggap tidak berpihak pada korban.

Padahal, kalau kita melihat persoalannya secara utuh, MA tidak sedang mengadili soal dugaan pelecehan seksual secara verbal yang dialami Baiq Nuril. Namun lembaga peradilan tertinggi ini sedang mengadili penyebaran konten yang melanggar kesusilaan yaitu pembicaraan kepala sekolah dengan Baiq Nuril. Siapa yang menyebarkan ? Berdasar putusan pengadilan, Baiq Nuril yang merekam dan mentransmisikan atau menyebarkannya. Jadi secara hukum formil, si penyebar (siapapun dia) dapat dijerat Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Sampai pada tahap ini tidak ada yang keliru dengan putusan MA.

Lantas mengapa MA tidak mengadili tindakan kepala sekolah yang diduga melecehkan Baiq Nuril ? Kalau ini hendak diusut, mestinya polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan agar kasusnya dibawa ke pengadilan. Dari situlah nanti– bila perkaranya sampai ke MA– puncak lembaga peradilan ini akan menangani perkara itu. Sebab, tidak mungkin MA memutus perkara yang tidak diajukan kepadanya. Jadi, tindakan menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan dengan tindak pelanggaran asusila adalah dua perkara yang berbeda.

Belakangan, Baiq Nuril melalui penasihat hukumnya mengajukan amnesti ke Presiden Jokowi. Tentu ini persoalan lain. Ini langkah politis, bukan hukum, oleh sebab presiden sebelum mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan, akan meminta pertimbangan DPR terlebih dulu sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Hak pemberian amnesti ini bersifat prerogatif, sehingga terserah presiden untuk menerima atau menolak. Bila menerima, maka akan menghilangkan akibat hukum dari pemidanaan, atau bisa diartikan Baiq Nuril akan bebas. Sebaliknya, bila ditolak, maka yang bersangkutan harus menjalani pidana sesuai putusan pengadilan.

Sedangkan pertimbangan DPR hanyalah mengikat secara moral, bukan hukum. Melihat kecenderungan akhir-akhir ini, DPR akan mendorong presiden agar menerima permohonan amnesti yang diajukan Baiq Nuril.(Hudono)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Beli HP dengan Cek Palsu, Dituntut 20 Bulan

BANTUL (MERAPI) - Terdakwa GTH (56) asal Surabaya dituntut 1 tahun 8 bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN)

Close