Rakyat Hanya Penonton


ilustrasi
ilustrasi

PEMILIHAN presiden (pilpres) 2019 yang berbarengan dengan pemilihan legislatif (pileg) telah usai. Bahkan, untuk pilpres, hasilnya sudah final menyusul putusan MK yang menolak permohonan kubu Prabowo-Sandi untuk membatalkan kemenangan Jokowi-Ma’ruf. Setelah itu, KPU pun menetapkan Jokowi- Ma’ruf sebagai presiden dan wapres terilih tahun 2019.

Sudah semestinya negara berterima kasih kepada rakyat karena telah berpartisipasi memberikan suara dalam ajang demokrasi tersebut. Andai rakyat tidak berpartisipasi (tidak memilih) niscaya kehidupan ketatanegaraan bakal pincang. Kini setelah semua beres, rakyat pun senang karena telah mendapatkan presiden dan wapres terpilih yang akan memimpin negeri ini periode 2019-2024. Pertanyaannya, apa yang kini didapat rakyat ?

Pertanyaan ini menjadi penting melihat situasi akhir-akhir ini yang seolah-olah suara rakyat sudah ditinggalkan. Harus jujur diakui, pasca terpilihnya presiden-wakil presiden, partai politik pendukung pasangan capres-cawapres sedang sibuk berebut untuk mendudukkan kadernya di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Bahkan secara internal mereka bergolak hanya untuk berebut posisi menteri.

Sepertinya inilah yang harus Jokowi-Ma’ruf bayar, setelah parpol pendukung berhasil membawa pasangan tersebut menjadi presiden-wapres. Akhirnya, anggapan bahwa politik hanyalah bagi-bagi kekuasaan ada benarnya. Maka kita sering mendengar ungkapan, tidak ada makan siang gratis dan sebagainya. Ini untuk menggambarkan bahwa semua aktivitas politik, terutama dukung-mendukung pasangan calon, ada harganya, tidak gratis.

Tak hanya parpol pendukung yang bergolak, parpol di luar koalisi pun heboh karena sebagian ingin merapat ke Jokowi-Ma’ruf. Ujung-ujungnya sama, yakni meminta jabatan menteri, padahal saat pilpres mereka berseberangan. Dalam pergolakan ini, parpol sama sekali tidak melibatkan rakyat dan akhirnya rakyat hanyalah jadi penonton.

Padahal, kalau mau jujur, meski presiden-wapres diusulkan oleh parpol dan koalisi parpol, namun rakyatlah pemilihnya. Artinya, tanpa partisipasi rakyat untuk memilih, demokrasi kontestasi ini tak akan berhasil. Namun ketika presiden-wapres telah terpilih, seolah rakyat ditinggalkan dan yang didengar hanyalah suara elite parpol.

Meskipun memilih menteri adalah hak prerogatif presiden, namun alangkah baiknya bila tetap mendengarkan suara rakyat dalam menentukan pilihan. Rakyat pasti mengharapkan para menteri sebagai pembantu presiden adalah orang-orang profesional yang memiliki integritas tinggi. Kalaupun kemudian diisi kader parpol, haruslah memenuhi standar kompetensi, bukan asal-asalan.

Jusuf Kalla mengusulkan komposisi 50:50, yang artinya 50 persen diisi kader parpol dan 50 persen diisi profesional. Tapi, nampaknya usulan tersebut sulit diwujudkan, mengingat para elite parpol sedang berlomba memasukkan kader sebanyak-banyaknya untuk duduk di kursi menteri. Jika demikian, lagi-lagi rakyat hanya menjadi penonton. (Hudono)

Read previous post:
PUTUSAN DINILAI TAK PERTIMBANGKAN ISI PERMOHONAN- Praperadilan Mantan Bupati Sragen Ditolak

YOGYA (MERAPI) - Praperadilan yang diajukan pemohon mantan Bupati Sragen Jawa Tengah, Agus Fatchur Rahman SH MH terhadap termohon Kepala

Close