Mahasiswa Ngamar


ilustrasi
ilustrasi

SUNGGUH memalukan, mahasiswa ketangkap ngamar di losmen. Rasa malu makin bertambah karena dua pasanganmahasiswa lawan jenis ini harus menjalani sidang tipiring di Pengadilan Negeri Bantul. Dua pasangan mahasiswa itu MT dan AR, serta RA dan RS. Hakim memvonis mereka bersalah melanggar Perda tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul.

Hakim tunggal Sri Wijayanti Tanjung SH menghukum mereka denda Rp 400 ribu subsider 7 hari kurungan. Artinya, mereka boleh memilih apakah akan membayar denda atau menjalani hukuman kurungan selama tujuh hari. Tentu saja para mahasiswa ini memilih membayar denda Rp 400 ribu ketimbang harus mendekam di kurungan selama tujuh hari.

Perkara tersebut masuk kategori tindak pidana ringan, sehingga pemeriksaannya tak memerlukan majelis hakim, melainkan cukup hakim tunggal. Para terdakwa pun mengaku salah dan memilih membayar denda. Bagi mereka, bukan soal besar kecilnya jumlah denda yang harus dibayar, melainkan lebih pada persoalan menanggung malu yang tak terhingga. Mereka berusaha menutupi wajahnya ketika digiring dari pengadilan ke kejaksaan untuk eksekusi (membayar denda).

Kasus tersebut sebenarnya sangat memalukan karena terjadi di Yogyakarta yang dikenal sebagai kota budaya dan pendidikan. Dengan kejadian tersebut diharapkan membuat pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Lebih dari itu, vonis tersebut juga memberi efek kepada orang lain untuk tidak main-main dengan urusan susila.

Selain itu, fenomena mahasiswa ngamar tentu berkonotasi negatif, karena orang akan paham bahwa di kamar mereka berbuat asusila. Para pemilik losmen, khususnya di DIY, hendaknya juga jangan abai mengawasi konsumen atau pelanggan. Skrening mestinya dilakukan dari awal, yakni sejak mereka memesan kamar. Kalau terbukti mereka bukan pasangan resmi, selayaknya ditolak. Sayangnya, pengusaha losmen hanya berpikir bisnis semata sehingga mengabaikan aspek kesusilaan dan sebagainya. (Hudono)

Read previous post:
Peradi Wonosari Dukung Advokat Pimpin KPK

MANTRIJERON (MERAPI) - DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Wonosari mendukung penuh pencalonan advokat menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan

Close