Menerima Kekalahan


ilustrasi
ilustrasi

KPU telah mengumumkan hasil pemilu 2019. Wajar bila kemudian ada pihak yang senang dan bersedih atas hasil pemilu. Bagi mereka yang memenangi kontestasi, tak boleh sombong, melainkan tetap rendah hati dan merangkul pihak yang kalah. Sebaliknya pihak yang kalah harus legawa menerima kekalahan. Inilah konsekuensi kontestasi demokrasi.

Kalaupun kemudian ada pihak yang kecewa dengan hasil yang diumumkan KPU dan menilai ada kecurangan, tentu sah-sah saja untuk mempersoalkannya secara hukum. Apalagi, hukum telah menyediakan saluran bagi pihak-pihak yang hendak mempersoalkan hasil pemilu. Sengketa soal penghitungan suara ini akan ditangani Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk menangani sengketa pemilu.

Seperti diketahui MK akan memeriksa sengketa yang diajukan pemohon dengan kualifikasi masalah yang diajukan bersifat terstruktur sistematis dan masif (TSM). Tanpa kategori itu permohonan tidak akan diterima.

Mungkin ada pihak yang meragukan independensi MK. Apalagi, merunut rekam jejaknya, lembaga ini pernah terperosok hingga ke titik nadir menyusul ketuanya terlibat suap. Bahkan ketua MK saat itu, yaitu Akil Mochtar masih menjalani pidana penjara hingga sekarang.

Namun dengan ketua yang baru ini, MK terlihat berbenah ingin memperbaiki citranya. Patutlah kita optimis MK akan bekerja profesional dan tidak terkooptasi kepentingan politik tertentu. Untuk itulah hakim MK tidak boleh terafiliasi kekuatan parpol tertentu. Para hakim yang berjumlah sembilan orang ini harus bekerja profesional dan independen.

Kita memang harus mempercayakan kepada MK untuk menangani sengketa pemilu. Lantas, siapa yang mengontrol MK ? Jawabnya: rakyat. Rakyatlah yang akan mengontrol kerja lembaga penjaga konstitusi ini. Terlebih putusan yang dihasilkan MK bersifat final dan mengikat.

Disebut final karena merupakan yang pertama dan terakhir, sehingga tidak memungkinkan dilakukan upaya banding maupun kasasi. Sedang mengikat karena putusan yang dihasilkan MK tak hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, tapi semua orang.

Kiranya lebih tepat bila persoalan pemilu, terutama terkait adanya kecurangan, diselesaikan melalui hukum. Ini sekaligus juga merupakan konsekuensi atas posisi Indonesia sebagai negara hukum. (Hudono)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Kuasa hukum para tergugat, Dr (C) Wilpan Pribadi SH MH MEDIATOR. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
TIDAK ADA JUAL BELI- Gugatan Pengosongan Rumah Ditolak

BANTUL (MERAPI) - Gugatan pengosongan rumah yang diajukan penggugat Dwi Haryanto SE terhadap para tergugat Ulin Nikmah dan Triyono warga

Close