Larangan Asusila


ilustrasi
ilustrasi

SEBANYAK 6 aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Gunungkidul baru-baru ini mendapat sanksi penurunan pangkat karena melakukan tindakan asusila, mulai dari pergaulan bebas atau kumpul kebo hingga cerai tanpa lapor atasan. Mereka dinilai melanggar disiplin kepegawaian, namun tidak sampai diproses hingga pengadilan.

Bila dicermati, tindakan mereka sebenarnya tidak terlalu merugikan orang lain. Namun sebagai seorang ASN dituntut menjaga etika pergaulan dalam bermasyarakat. Tindakan kumpul kebo misalnya, secara hukum tidak dilarang. Tidak ada pasal dalam KUHP yang melarang orang kumpul kebo. KUHP hanya melarang orang berbuat cabul atau berbuat mesum di tempat umum.

Kumpul kebo diartikan sebagai hidup bersama laki-laki dan perempuan dewasa tanpa ikatan perkawinan yang sah. Tindakan seperti ini banyak dilakukan kalangan artis atau bahkan pejabat negara, namun terhindar dari jeratan hukum karena tidak ada hukum positif yang melarangnya. Berbeda dengan pencabulan atau perkosaan yang jelas-jelas diatur dalam KUHP.

Meski begitu, di masyarakat kumpul kebo masuk kategori perbuatan tercela sehingga harus dihindari. Merujuk norma masyarakat inilah ASN dilarang kumpul kebo atau hidup bebas tanpa ikatan perkawinan.

Sedangkan cerai tanpa lapor atasan juga dinilai sebagai pelanggaran disiplin. Bagi mereka yang bukan ASN, tentu tidak terikat aturan ini. Mau cerai atau tidak, sama sekali tidak ada urusan dengan kepegawaian. Untuk itulah ASN harus menjaga perilaku serta adab kesopanan di masyarakat. Terlebih, mereka menjadi panutan di masyarakat.

Bahkan di beberapa kabupaten, tindakan asusila berupa kumpul kebo dianggap sebagai pelanggaran berat, sehingga tak cukup hanya diturunkan pangkat, tapi diberhentikan tidak dengan hormat alias dipecat. Sanksi seperti ini tentu sangat berat dan terasa kurang adil. Sebab, dengan memecat seseorang berarti menghentikan mata pencahariannya. Jauh lebih baik melakukan pembinaan agar orang tersebut insyaf, antara lain dengan memberi syok terapi penurunan pangkat.

Lain halnya bila orang tesebut melakukan tindak perkosaan. Maka ia tak cukup hanya dipecat, melainkan juga harus dihukum penjara berdasar ketentuan hukum pidana (Pasal 285 KUHP). Hukuman tersebut dianggap layak karena yang bersangkutan bukan saja telah mencederai korps melainkan juga sangat merugikan orang lain. (Hudono)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Kuasa hukum tergugat Kokok Sudan Sugijarto SH menujukkan jawaban atas gugatan penggugat. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
PENGGUGAT CABUT GUGATAN-Sengketa PT MCG dengan PT KK Selesai

BANTUL (MERAPI) - Gugatan wanprestasi yang diajukan PT Mitra Cahaya Global (MCB) diwakili Dewi Astuty sebagai Direktur Utama di Jalan

Close