Rakyat Sang Pemenang


ilustrasi
ilustrasi

PEMILU 2019 yang digelar secara serentak, yakni pemilihan presiden-wakil presiden, anggota DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota telah usai. Siapapun yang terpilih, rakyatlah pemenangnya. Sebab, bila rakyat tidak memberikan suara, niscaya takkan ada yang terpilih. Bersyukur partisipasi rakyat untuk memberikan suaranya lumayan, meski sebagian ada yang memilih golput.

Pemilu adalah pesta demokrasi rakyat, sehingga rakyatlah pemegang daulat tertinggi. Tak ada mekanisme demokrasi tanpa melibatkan rakyat. Wajar bila apresiasi yang tinggi ditujukan kepada rakyat. Sementara bagi mereka yang memilih golput, tak perlu dimusuhi, dijauhi atau malah dihujat, sebaliknya harus dirangkul untuk bersama-sama ikut berpartisipasi membangun demokrasi.

Dengan usainya pemilu, konflik horizontal akibat perbedaan pilihan politik, haruslah diakhiri. Kini saatnya merajut kembali persatuan yang selama ini retak lantaran pandangan politik yang berbeda. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah hal paling utama dalam membangun demokrasi di Tanah Air.

Sementara itu segala konflik selama pemilu berlangsung, baik menyangkut politik uang, serangan fajar serta kecurangan lainnya, hendaknya bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum. Hukum telah menyediakan atura lengkap mengenai sanksi terhadap tindak pidana pemilu. Pelanggaran yang bersifat administratif, cukuplah diselesaikan melalui lembaga administrasi.

Adapun mengenai perselisihan hasil pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga ini memeriksa sengketa di tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final, artinya tak mungkin dibanding atau dikasasi. Karena itu, jauh hari MK telah mengantisipasi bakal membludaknya sengketa yang bakal diajukan ke lembaga tersebut. MK juga telah menyiapkan hakimnya untuk menyidangkan sengketa hasil pemilu.

Meski demikian, MK hanya membatasi sengketa hasil pemilu yang bersifat sistematis dan masif, sehingga tidak semua hasil diserahkan kepada MK. Sebab, bila itu terjadi niscaya MK bakal dibanjiri perkara-perkara pemilu yang sebenarnya tidak signifikan mempengaruhi hasil akhir. Pembatasan ini perlu dilakukan dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Sebab, boleh jadi, gugatan ke MK hanyalah upaya untuk mengulur-ulur waktu.

Kini jauh lebih penting adalah bagaimana merajut kembali kebersamaan antarwarga yang selama ini terkotak-kotak hanya gara-gara beda pilihan politiknya. Bukankah tidak ada untung sama sekali bila antarwarga cekcok atau bersitegang gara-gara pandangan politik yang berbeda ? Sudah saatnya sekat-sekat perbedaan itu ditanggalkan, kemudian membangun kembali kebersamaan sebagaimana ketika belum dilaksanakan pemilu. (Hudono)

Read previous post:
Ikut Arabian Travel Mart, Kemenpar Gencarkan Promosi di Dubai

JAKARTA (MERAPI) – Kementerian Pariwisata kian gencar merayu pasar Timur Tengah. Rencananya, kementerian yang dipimpin Arief Yahya itu akan ambil

Close