Stop Mogok Makan


ilustrasi
ilustrasi

BANYAK cara dilakukan orang untuk memprotes kebijakan pemerintah, mulai dari aksi demo hingga mogok makan. Intinya sama, yakni agar pemerintah atau penguasa memenuhi tuntutan mereka dengan cara mengubah kebijakan yang dinilai tidak adil dan sebagainya. Zaman masa kerajaan, bentuk protes itu diwujudkan dengan tapa pepe, yaitu berjemur di alun-alun, selanjut raja akan keluar istana dan mendengar tuntutan pengunjukrasa.

Tapa pepe adalah cara yang paling tradisional– untuk tidak mengatakan primitif. Anehnya, sekarang masih ada aksi yang kadang sulit dinalar, yakni mogok makan. Aksi ini pernah marak pada 1998 saat demo menumbangkan pemerintahan Soeharto. Tapi aksi mogok makan ini dikecam, karena dianggap tidak mendidik, bikin bebal karena kondisi lemah, dan sebagainya.

Beberapa hari ini, kita juga bisa menyaksikan dua orang driver ojek online yang melakukan aksi mogok makan di halaman kantor Gojek Yogya di Jalan Imogiri Timur. Mereka memprotes kebijakan pemerintah, khususnya Kemenhub terkait tidak meratanya sistem order penumpang. Diduga ini terjadi karena sistem yang dibuat penyedia aplikasi.

Dilihat dari aspek demokrasi, aksi kedua driver Gojek itu, yakni Sabar Gimbang dan Andi Kartala, tidak ada yang keliru. Bahkan hak mereka untuk menyampaikan aspirasi dilindungi undang-undang. Tapi dari aspek kesehatan, tentu mengundang masalah, kaerena akibat mogok makan, kondisi keduanya makin melemah. Bila kondisi ini terus melemah, dipastikan mengancam keselamatan mereka.

Orang dalam kondisi lemah, tentu tidak akan fokus melakukan kegiatan apapun. Bahkan, tidak lagi bisa berpikir jernih karena kondisi badan yang kian melemah. Jadi, sebaiknya, aksi mogok diakhiri. Namun ini tidak berarti tuntutan diakhiri. Sebab, masih banyak saluran bisa digunakan untuk memperjuangkan aspirasi para driver Gojek.

Agaknya, mereka masih kurang percaya dengan lembaga resmi seperti DPR yang notabene adalah wakil rakyat. Terlebih pada jelang coblosan pemilu ini, mereka masih disibukkan dengan urusan mereka sendiri untuk menemui para calon pemilih. Akibatnya, tugas-tugas dewan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat menjadi terbengkelai.

Sekalipun demikian, mogok makan tetap bukan pilihan terbaik. Kemenhub mestinya langsung turun ke lapangan untuk mengetahui secara persis nasib para driver yang selama ini diperlakukan kurang adil akibat sistem penyedia aplikasi. Pengambil kebijakan harus mendengarkan langsung suara rakyat bawah. (Hudono)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Kuasa hukum pelapor, Iwan Setiawan SH.(MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
PASCA PENETAPAN CALEG SEBAGAI TERSANGKA-Polisi Didesak Limpahkan ke Kejaksaan

YOGYA (MERAPI) - Kuasa hukum pelapor, Iwan Setiawan SH mendesak penyidik Polda DIY untuk segera melimpahkan tersangka H SW SE,

Close