Pilih Caleg Bersih


ilustrasi
ilustrasi

JELANG hari H pencoblosan pemilu, suhu politik makin menghangat. Para kontestan pemilu, terutama calon legislatif (caleg) seolah berlomba berebut simpati publik dengan harapan pada hari H pencoblosan akan memilih dia. Caranya pun bermacam-macam, mulai dari yang dibenarkan secara hukum, yakni kampanye resmi hingga bagi-bagi duit atau lebih dikenal dengan istilah money politik.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM telah mengingatkan masyarakat untuk tidak memilih caleg yang korup. Pilihlah caleg yang bersih dan terbebas dari KKN. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengimbau masyarakat untuk tidak memilih caleg yang pernah terlibat korupsi.

Imbauan ini memang terasa agak aneh. Kalau KPK mengimbau masyarakat untuk tidak memilih caleg yang pernah terlibat korupsi, mengapa mereka bisa jadi caleg dan memiliki hak untuk dipilih ? Tentu saja imbauan itu hanya mengikat secara moral, bukan hukum. Ini sangat berbeda dengan tinjaun hukum. Dalam perspektif hukum, pengadilan dapat mencabut hak politik seseorang , baik untuk dipilih maupun memilih dalam pemilu. Jika ini terjadi,maka KPU sebagai penyelenggara pemilu harus taat dan tidak boleh memasukkan orang tersebut dalam daftar calon pemilih maupun dipilih.

Itu sepenuhnya hak pengadilan. Sebaliknya, bila pengadilan tidak memutuskan mencabut hak politik terdakwa, berarti secara hukum yang bersangkutan masih bisa berkiprah di dunia politik, termasuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Hanya saja, karena yang bersangkutan telah dijatuhi hukum penjara, bisa dikatakan telah cacat secara moral.

Kiranya dalam kaitan itulah KPK mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak memilih caleg yang pernah terlibat korupsi. Pertanyaan selanjutnya, bukankah mereka yang terlibat korupsi dan telah selesai menjalani hukuman, berhak untuk bertobat dan berbuat baik ? Mungkin dilematis untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena fungsi utama lembaga pemasyarakatan, tempat koruptor dipenjara, adalah untuk mengembalikan para narapidana diterima di masyarakat karena telah menempuh pembinaan di tempat tersebut.

Logikanya, mereka yang telah menjalani hukuman di lapas telah insyaf dan menjadi pribadi yang baik. Kalau ternyata tidak berubah, boleh jadi ada yang salah dalam sistem pembinaan di lapas. Kembali pada soal imbauan KPK untuk tidak memilih caleg yang pernah korupsi, tentu sangatlah kasuistis. Ini dikecualikan bila caleg tersebut benar-benar telah bertobat alias kembali ke jalan yang benar.

Tentu itu diharapkan, yakni mereka yang pernah melakukan tindak pidana, termasuk korupsi, bertobat dan tak mengulangi perbuatannya. Boleh jadi orang tersebut sudah tidak punya kesempatan untuk korupsi lantaran sudah tidak menjabat penyelenggara negara. Tapi tentu bukan karena itu, melainkan karena ia sungguh-sungguh telah bertobat. (Hudono)

Read previous post:
Unik, Nyokelat Bareng Caleg PDIP Eko Suwanto Menangkan Pemilu 2019

HARUS ada nasionalisme dalam pola konsumsi masyarakat. Salah satunya adalah dengan memilih dan mencintai produk sendiri. Eko Suwanto, caleg DPRD

Close