Hikmah Kasus Ecky Lamoh


ilustrasi
ilustrasi

ADA fenomena menarik dalam kasus mantan vokalis Edane, Alexander Theodore Lamoh atau Ecky Lamoh. Rabu pekan lalu, Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan vonis bebas murni terhadap Ecky Lamoh karena tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap kakak iparnya, Hadi Sutoyo. Awalnya, Ecky Lamoh menuduh Hadi Sutoyo sebagai tersangka dengan memposting melalui akun facebooknya. Belakangan, Hadi Sutoyo juga didakwa melakukan penggelapan sertifikat, namun vonis PN menyatakan, perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana, sehingga yang bersangkutan dilepas.

Vonis yang dijatuhkan dalam waktu yang hampir bersamaan itu sangatlah fenomenal karena menunjukkan keluasan wawasan berpikir majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul. Mereka tidak hanya berpegang pada paradigma yuridis-formal, melainkan juga menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kiranya putusan majelis hakim PN Bantul yang diketuai Sri Wijayanti Tanjung SH ini patut mendapat apresiasi semua pihak.

Pun pada akhirnya, keduanya, baik Ecky Lamoh maupun Hadi Sutoyo bisa bernapas lega lantaran terhindar dari jeratan hukum. Dari putusan tersebut juga terlihat bahwa hakim PN Bantul sangat hati-hati dalam menerapkan pasal, apalagi terkait dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan pertimbangan yang matang dan cermat, hakim tidak mengkualifikasikan perbuatan Ecky Lamoh sebagai tindak pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam UU ITE. Apalagi kemudian Hadi Sutoyo juga ditetapkan sebagai tersangka, meski kemudian hakim menyatakan tindakan yang bersangkutan bukanlah pidana.

Para pakar hukum pidana umumnya menyatakan aturan tentang pencemaran nama baik sebagaimana disebut dalam UU ITE adalah pasal karet yang multitafsir, tergantung siapa yang menafsirkan. Namun ancaman dalam UU ITE kelewat berat, pelaku diancam pidana penjara 4 tahun ( sebelumnya 6 tahun) dan/atau denda Rp 750 juta (dari sebelumnya Rp 1 miliar).

Mengingat beratnya ancaman pidana, pakar hukum pidana Prof Dr Andi Hamzah mengatakan aturan tersebut seharusnya masuk dalam KUHP, bukan UU ITE yang notabene dikatakan sebagai hukum administratif.

Bisa dibayangkan bila pasal soal pencemaran nama baik dalam UU ITE diterapkan untuk menghukumi mereka yang dianggap melanggar, niscaya penjara tak kan muat. Lihat saja berapa banyak dalam satu hari ujaran kebencian, berita bohong, fitnah maupun pencemaran nama baik beredar di medsos. Bila hukum ditegakkan secara konsisten dipastikan penjara tak kan muat menampung para pelanggar itu. (Hudono)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Pengurus LBH Dharma Yudha saat verifikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
LBH DHARMA YUDHA LOLOS VERIFIKASI- Hadir untuk Dampingi Kaum Marjinal

YOGYA (MERAPI) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) saat ini selalu dinantikan kehadirannya untuk membantu masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Untuk

Close