Antiklimaks Kasus Perkosaan


ilustrasi
ilustrasi

SEPERTI sudah diduga sejumlah pihak, kasus dugaaan pelecehan seksual atau perkosaan yang melibatkan mahasiswa UGM berakhir antiklimaks. Pelaku dan penyintas sepakat berdamai dan tidak membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Pihak rektorat UGM menyambut baik kesepakatan damai. Rektor UGM Panut Mulyono pun menegaskan kesepakatan damai itu atas inisiatif kedua belah pihak, sama sekali tak ada pendiktean dari rektorat.

Ini adalah fenomena baru dalam penyelesaian kasus kesusilaan, khususnya di Yogya. Terlepas apakah kasus itu sangat mempengaruhi nama besar UGM atau tidak, yang jelas, penyelesaian kasus kesusilaan dengan cara damai menjadi preseden dalam penegakan hukum. Upaya penegakan hukum sebenarnya sudah coba dilakukan jajaran Polda DIY, bahkan telah mengirim tim ke lokasi KKN di luar Jawa yang diduga sebagai tempat kejadian perkara.

Meski status kasusnya telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, namun Polda DIY belum juga menetapkan tersangkanya. HS, yang diduga sebagai pelaku pelecehan seksual belum juga ditetapkan tersangka. Meski begitu, ia telah menyatakan penyesalan dan permintaan maaf atas peristiwa yang terjadi pada tahun 2017 itu.

Sebenarnya, kalau kita mau jujur, permintaan maaf tidaklah menghapus pertanggungjawaban pidana. Bila memang benar kasus tersebut masuk kategori perkosaan, tentu secara normatif tak dapat diselesaikan melalui mediasi atau cara kekeluargaan. Pelaku tetap dijerat pidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara (Pasal 285 KUHP). Hanya saja, untuk menjerat pelaku, harus dibuktikan terlebih dulu bahwa yang bersangktuan memang melakukan perkosaan.

Nampaknya tidaklah mudah untuk menegakkan hukum. Bahkan, sekalipun pelaku sudah mengaku memperkosa atau melakukan pelecehan seksual, tak serta merta kasusnya dapat diteruskan hingga ke pengadilan. Setidaknya, polisi membutuhkan dua alat bukti yang sah guna mengkualifikasi tindak pidana perkosaan.

Mengingat sulitnya mendapatkan alat bukti itulah kemudian muncul gagasan untuk berdamai. Apalagi, penyintas, AN telah bersedia menempuh perdamaian. Dengan kesepakatan damai itu, kasus pelecehan seksual itu dianggap selesai. Mungkin cara ini lebih efektif ketimbang ditempuh proses hukum yang berbelit dan tidak menjamin pelaku benar-benar dipidana. Padahal tujuan dari hukum pidana bukanlan balas dendam atau pemenjaraan. Sanksi hanyalah bagian dari upaya untuk memulihkan kondisi agar masyarakat tertib. (Hudono)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
PRAPERADILAN TERHADAP KAPOLDA DIY- Penetapan Tersangka Sesuai Undang-undang

SLEMAN (MERAPI) - Tim kuasa hukum Heru Nurcahya SH MH dkk selaku kuasa termohon Kapolda DIY menyatakan penyelidikan dan penyidikan

Close