Heboh Tabloid IB


ilustrasi
ilustrasi

BELAKANGAN ini Indonesia dihebohkan dengan beredarnya tabloid Indonesia Barokah (IB) yang isinya menyudutkan capres tertentu. Ribuan eksemplar tabloid ini disebar ke seluruh Indonesia, termasuk DIY. Tak tanggung-tanggung, untuk pengiriman saja biayanya mencapai sekitar Rp 1,4 miliar. Namun seiring protes keras dari berbagai pihak, ribuan eksemplar tabloid IB masih tertahan di sejumlah kantor pos.

Kini kasus tersebut sudah ditangani kepolisian dan Dewan Pers. Namun, siapa di balik penerbitan tabloid IB ,masih belum jelas. Sejumlah pihak pun mengait-kaitkannya dengan politik, terutama jelang pemilu yang hendak digelar serentak April nanti. Terlepas dari itu, Dewan Pers pun proaktif untuk meneliti dan memberi rekomendasi terhadap terbitnya tabloid IB.

Sebelumnya, nama tabloid Indonesia Barokah sama sekali tidak dikenal di jajaran media. Seperti halnya pada zaman Presiden SBY, tabloid ‘Obor Rakyat’ juga tiba-tiba muncul di tengah suhu politik yang sedang menghambat. Sehingga, tidak salah bila ada yang berpendapat bahwa beredarnya media dadakan ini terkait erat dengan kepentingan politik.

Karena ini negara hukum, kita menginginkan agar kasus tersebut juga diselesaikan secara hukum. Pertama, apakah benar tabloid IB masuk kategori pers sebagaimana dimaksud UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) ? Jika jawabnya ya, maka penanganannya tetap merujuk pada UU Pers. Sebaliknya, bila bukan termasuk pers sebagaimana dimaksud UU Pers, maka mekanisme penyelesaiannya melalui hukum pidana biasa.

Dewan Pers telah mengumumkan hasil telaah terhadap tabloid IB yang menyatakan isinya tidak berimbang, dan alamat redaksinya palsu. Rekomendasi Dewan Pers ini kemudian dikirim ke Polri untuk dijadikan bahan pengusutan lebih lajut. Dengan kata lain, Dewan Pers sebenarnya tidak mengakui tabloid IB sebagai media mainstream sebagaimana dimaksud UU Pers, sehingga penanganan sepenuhnya ada pada kepolisian.

Bagaimana mungkin sebuah media tidak ada penanggung jawabnya ? Bahkan, alamat redaksi yang dicantum di tabloid tersebut palsu. Indikasi ini jelas menunjukkan media tersebut bukanlah media mainstream, sehingga tidak dilindungi UU Pers. Karenanya, siapapun yang disudutkan dalam pemberitaan tersebut, apalagi mengarah ke fitnah, kabar bohong dan sebagainya, berhak mendapat perlindungan hukum. Polisi diharapkan proaktif mengusut kasus tabloid IB hingga tuntas, termasuk mengungkap siapa di balik terbitnya tabloid IB. (Hudono)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Anggota SPMI membentangkan tulisan berisi dukungan Sri Haryati untuk melanjutkan proses hukum.(MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
BILA LAPORAN ‘HUMAN BUSTING’ TAK DITANGANI SERIUS-Ketua SPMI Ancam Lapor Komnas HAM

SLEMAN (MERAPI) - Ketua Serikat Pekerja Mandiri Indonesia (SPMI) Yogyakarta, Sri Haryati mengaku akan melapor ke Komnas HAM bila laporan

Close