Alat Bukti Perkosaan


ilustrasi
ilustrasi

DUGAAN tindak perkosaan yang dialami mahasiswi UGM, AL, belum juga terungkap. Benarkah dia diperkosa HS, teman KKN-nya, atau hanya kasus kesusilaan biasa yang dilakukan atas dasar suka sama suka ? Masih belum jelas. Sementara, Polda DIY telah menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Namun, siapa tersangkanya ? Hingga saat ini HS yang diduga sebagai pelaku belum dijadikan tersangka.

Agaknya pihak kepolisian bertindak sangat hati-hati dan tidak gegabah dalam menetapkan tersangka. Sebab, bila terburu-buru menetapkan tersangka, sementara alat buktinya masih minim, dikhawatirkan Polda DIY justru dipraperadilankan. Spekulasi pun merebak, jangan-jangan Polda DIY menaikkan status kasus itu menjadi penyidikan lantaran desakan dari berbagai pihak.

Kasus ini sungguh sangat pelik, karenanya harus ditangani secara hati-hati. Tidak bisa hanya asal tuduh. Mungkin saja AL adalah pihak yang dirugikan atas kasus itu, namun apakah benar dia diperkosa, atau ‘hanya’ dicabuli, atau hanya pelanggaran kesusilaan yang sebenarnya terjadi atas dasar suka sama suka ?
Pengkategorian tindak pidana ini penting agar aparat penegak hukum tepat dalam menerapkan hukumnya. Kalau HS dituduh memperkosa, maka harus terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana diatur Pasal 285 KUHP, yaitu tindakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh.

Artinya, harus dibuktikan apakah telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat paksaan terhadap AL dalam bersetubuh. Bila salah satu unsur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi, maka tindakannya tak dapat dikategorikan sebagai perkosaan. Bisa saja terjadi persetubuhan, tapi, misalnya, tidak bisa dibuktikan adanya unsur pemaksaan, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Maka tindakannya tak bisa dikategorikan sebagai perkosaan.

Karena itulah kepolisian meminta agar korban, AL, melakukan visum. Sayangnya, permintaan visum tersebut ditolak, bahkan dianggap tidak relevan. Padahal dari visum itulah nanti bisa diketahui ada tidaknya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam persetubuhan. Persoalannya, peristiwa yang dianggap sebagai perkosaan itu terjadi pada tahun 2017 atau hampir dua tahun. Mampukah visum mendeteksi adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan ?
Kalau kepolisian dianggap lambat menyelesaikan kasus ini, tentu karena memang ada hambatan teknis, terutama dalam pengumpulan alat bukti. Padahal, setidak-tidaknya polisi harus mengantongi dua alat bukti yang sah. (Hudono)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Anggota Dewan Gugat Balik Mantan Bos

BANTUL (MERAPI)- Anggota DPRD Bantul, Sudarto BA S TH warga Grogol IX Parangtritis Kretek Bantul menggugat balik Bontje Adrian Johan,

Close