Lagi-lagi Jukir Nakal


ilustrasi
ilustrasi

PELANGGARAN tarif parkir masih saja mewarnai liburan Natal dan tahun baru. Sekurangnya, tiga juru parkir (jukir) nakal terjaring razia petugas. Mereka pun akan diproses hukum atas tuduhan tindak pidana ringan (tipiring) pelanggaran Perda No 19 Tahun 2019 tentang tarif parkir untuk kendaraan roda dua dan empat.

Mengapa pelanggaran tarif parkir terus terjadi ? Agaknya, itu disebabkan denda yang terlalu ringan yang dijatuhkan hakim. Akibatnya, pelaku tidak jera sehingga mengulangi perbuatannya. Berdasar putusan pengadilan, jukir nakal rata-tara hanya dihukum membayar denda Rp 300
ribu, padahal ancaman dendanya mencapai Rp 50 juta.

Apa artinya ? Artinya, denda tersebut tak berpengaruh signifikan terhadap perilaku mereka. Angka Rp 300 ribu tidaklah seberapa dibanding hasil mereka mungli. Diyakini, uang Rp 300 ribu akan kembali dalam waktu yang sangat cepat. Bayangkan saja, untuk tarif parkir mobil Perda menentukan Rp 2000 untuk 1 jam pertama, namun jukir menarik Rp 20 ribu bahkan lebih, maka hanya mendapatkan parkir 15 mobil saja sudah cukup untuk membayar denda.

Kondisi itulah nampaknya yang membuat jukir nakal tidak jera. Karena itu, saat dilakukan razia terhadap jukir nakal, sebagian adalah wajah lama, yakni mereka yang sebelumnya pernah melakukan pelanggaran serupa. Terkait hal itu, petugas penegak Perda, yakni Satpol PP tak bisa berbuat apa-apa karena tidak berwenang menetapkan besaran denda.

Hakimlah yang menentukan berapa besar denda yang dijatuhkan kepada jukir nakal. Jika demikian, yang bisa dilakukan adalah mengimbau para hakim untuk menaikkan denda terhadap para jukir nakal agar mereka jera. Memang tingginya denda tak selalu menjamin orang taat hukum. Namun setidaknya, dengan tingginya dendr membuat para jukir nakal berpikir ulang untuk menaikkan tarif parkir.

Kesadaran mematuhi aturan tentu jauh lebih penting. Dalam kaitan itu pula, pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan terhadap para jukir, baik yang beroperasi di jalan maupun di tempat-tempat wisata. Alangkah baiknya di antara mereka ada sistem kontrol, yakni mengontrol anggotanya sendiri. Ketua paguyuban parkir misalnya, bisa menegur atau menindak anggotanya yang berlaku curang. Melalui cara seperti ini diharapkan mampu mengurangi merebaknya pelanggaran tarif parkir. (Hudono)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
DALAM SEMINGGU 4 KEJADIAN- Sakit Prostat, Kakek Gantung Diri

WONOSARI (MERAPI)-Kasus gantung diri kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul Senin (7/1) kemarin. Sehari sebelumnya dalam waktu kurang dari satu minggu

Close