Mencari Tersangka Perkosaan


ilustrasi
ilustrasi

HUBUNGAN antara Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY dengan UGM menghangat menyusul penolakan Rektor UGM Panut Mulyono untuk dipanggil ORI terkait penanganan kasus perkosaan yang menimpa mahasiswi UGM saat KKN di Pulau Seram Maluku tahun 2017. Bahkan ORI DIY mengancam memanggil paksa Rektor UGM bila tak mengindahkan panggilan klarifikasi.
ORI menganggap Rektor UGM melakukan maladministrasi karena memasukkan terduga pelaku perkosaan HS ke dalam daftar wisudawan. Menurut ORI hal ini tidak sesuai prosedur yang disarankan tim investigasi UGM. Sementara Rektor menyatakan telah menyerahkan sepenuhnya kepada Humas dan Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni UGM untuk menjelaskan perihal penanganan kasus tersebut.

Tarik ulur ini boleh jadi kontraproduktif, bahkan tidak menyelesaikan masalah. Apalagi, hingga sekarang kasusnya masih belum jelas, karena belum ada penetapan tersangka. Padahal, kepolisian telah memulai penyidikan. Pertanyaan awam, mengapa polisi belum juga menetapkan tersangka padahal penyidikan sudah dimulai ?

Nampaknya polisi bertindak sangat hati-hati. Kepolisian mungkin khawatir bila nanti dipraperadilankan lantaran tergesa menetapkan tersangka, sementara bukti pendukungnya belum cukup. Terlebih, kasus itu terjadi pada tahun 2017 atau hampir dua tahun. Mengapa kasusnya
tak segera diusut saat itu juga ? Pertanyaan ini bukan berarti membela pelaku, melainkan hanya ingin mendudukkan persoalan secara benar dan proporsional.

Bahkan secara hukum pun HS belum ditetapkan sebagai tersangka, artinya secara hukum ia belum dinyatakan bersalah. Mungkin hal itulah yang menjadi pertimbangan mengapa pihak Rektorat tetap memasukkan HS dalam daftar wisudawan. Lain soal bila yang bersangkutan telah resmi dinyatakan sebagai tersangka. Boleh saja pihak ORI mendasarkan pada pertimbangan moral, sementara Rektorat lebih pada pertimbangan hukum.

Perdebatan soal maladministrasi menjadi kontraproduktif ketika proses hukum telah berjalan. Secara substansi, menegakkan hukum atas peristiwa yang terjadi pada 2017 itu tidaklah mudah. Ini bukan soal benar atau salah, melainkan lebih pada bukti yang mengarah pada sangkaan. Kalau HS disangka dengan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan, maka paling tidak ada dua alat bukti yang mengarah ke sana. Pengakuan tidaklah cukup, melainkan harus didukung bukti lainnya, antara lain visum dokter yang menunjukkan terjadinya tindak pemaksaan melakukan hubungan seksual. Mungkin poin inilah yang agak sulit dipenuhi karena peristiwanya sudah cukup lama. (Hudono)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
ilustrasi
Mengincar PSK Berkelas

PENJAHAT yang satu ini nampaknya sangat mahir menjalankan aksinya. Tak hanya itu, dia juga memilih-milih korbannya, yakni pekerja seks komersial

Close