Bos Narkoba di LP

 

ilustrasi
ilustrasi

TRANSAKSI narkoba dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan (LP) bukanlah cerita baru. Tapi ironisnya, seiring digelarnya razia di seluruh LP di Indonesia, kasus narkoba di dalam LP tak juga surut, bahkan cenderung meningkat. Budi Waseso saat menjabat Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) pernah menyampaikan kritik keras terkait masih bercokolnya oknum di jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang terlibat narkoba. Bahkan, Budi menganggap tindakan pimpinan
Kemenkumham tidak serius.

Agaknya, pernyataan Budi Waseso benar adanya. Nyatanya, berulang kali digelar razia di dalam LP, tetap saja tempat tersebut kondusif sebagai ajang transaksi narkoba. Bahkan, LP sekelas Nusakambangan yang dikenal sangat ketat pun bisa kebobolan. Petugas pernah menangkap Kalapas
Nusakambangan karena terlibat transaksi narkoba.

Bagaimana kondisi saat ini ? Sepertinya tak jauh berbeda. Dalam pengungkapan kasus narkoba di Karanganyar baru-baru ini, seorang tersangka ESP (43) kepada wartawan mengaku mendapatkan sabu dari dalam LP, yang disebutnya sebagai bos sabu. Dari bos tersebut ESP diminta mengambil sabu di alamat yang telah ditunjuk.

Lantas, bagaimana ESP sampai bisa berhubungan dengan bos sabu yang notabene berada di dalam LP ? Ternyata mereka berhubungan melelui telepon, entah lewat petugas LP atau langsung ke yang bersangkutan melalui HP. Jadi, melalui sarana telekomunikasi inilah transaksi bisa dilakukan. Artinya, kalau di dalam LP tak ada alat komunikasi niscaya transaksi barang haram ini tak bisa dijalankan.

Oleh karena itu,dalam razia yang selama ini digelar di dalam LP, pelanggaran paling banyak adalah penggunaan alat komunikasi berupa HP. Padahal aturannya sudah jelas, para penghuni LP dilarang membawa HP. Tapi, mengapa mereka tetap masih bisa berhubungan dengan dunia luar ?

Boleh jadi, saat dilakukan razia, HP disembunyikan, atau bahkan mungkin dititipkan ke oknum LP.
Atau, bisa pula warga binaan tersebut memang tak membawa HP melainkan meminjam kepada oknum petugas, tentu dengan sejumlah imbalan. Alhasil, penjahat narkoba yang sudah berada di dalam LP pun masih bisa mengendalikan bisnis narkoba di luar. Bahkan, tak perlu ada narkoba di dalam LP karena si bos tersebut hanya mengendalikan atau mengatur transaksi. Persoalan inilah yang mestinya ditangani serius jajaran Kemenkumham. Jangan malah pura-pura tidak tahu. (Hudono)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
PERJUANGKAN OBJEK SENGKETA DIAMBIL KEMBALI- Pengembang Perumahan Gugat 35 Pihak

  BANTUL (MERAPI) - Direktur Utama PT Fajartimur Barayatama, Rudy Adi Suryono kembali mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap 33

Close