Menuduh Selingkuh

 

ilustrasi
ilustrasi

MENJADI perangkat desa, entah itu kepala desa atau kepala bagian pemerintahan, harus menjaga perilaku. Sebab, ia tak ubahnya sebagai pejabat publik yang harus tampil sempurna di depan masyarakat. Agaknya, posisi ini kurang dipahami atau disadari oleh kepala desa (Kades) Balong, Girisubo Gunungkidul, Suwardiyanto. Beberapa hari lalu ia didemo warganya lantaran dinilai kinerjanya buruk, tak pernah masuk kantor, bahkan dituduh punya wanita idaman lain atau WIL. Ratusan warga Desa Balong menggelar demo menuntut agar Kades Balong Suwardiyanto mengundurkan diri.

Tuduhan yang disebut terakhir ini bukan main-main, karena bakal membawa dampak serius bagi yang bersangkutan. Suwardiyanto membantah semua tuduhan tersebut, termasuk tuduhan berselingkuh. Ia mengaku dekat dengan perempuan, namun membantah berselingkuh. Inilah repotnya, membuktikan perselingkuhan tidaklah gampang. Kalau hanya melihat Suwardiyanto berduaan dengan perempuan yang bukan istrinya, tentu tak serta merta bisa dianggap selingkuh. Lain soal bila warga melihat
mereka masuk ke kamar hotel dan menutup pintu rapat-rapat, barulah patut diduga mereka selingkuh.

Meski demikian, bila keduanya terlihat sangat mesra di depan publik, bahkan sangat sering berduaan tanpa ada kaitan dengan pekerjaan, wajar bila kemudian muncul dugaan miring dari masyarakat. Lebih dari itu, tindakan tersebut juga bisa dinilai sebagai tidak patut, melanggar
etika atau sopan santun dalam bermasyarakat.

Sekalipun demikian, masyarakat juga tak boleh asal menuduh, melainkan harus ada argumen yang kuat. Apalagi sampai menuntut kades yang bersangkutan mengundurkan diri. Tindakan mengundurkan diri adalah tindakan sepihak dari yang bersangkutan karena sesuatu hal, termasuk karena tekanan pihak-pihak tertentu. Ini berbeda dengan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat yang berasal dari pejabat yang berwenang karena kades tersebut dinilai melakukan kesalahan berat.

Kalau tuntutan warga agar Kades Suwardiyanto mundur ternyata ditolak oleh yang bersangkutan, lantas bagaimana ? Warga bisa saja melaporkan ke atasan kades, tentu dengan alasan yang kuat. Cara ini jauh lebih fair ketimbang hanya menuntut secara sepihak dan bersifat memaksa.
Biarlah pihak atasan Suwardiyanto yang menilai kinerja bawahannya, termasuk dugaan yang bersangkutan tak pernah masuk kantor. Bila memang laporan warga benar adanya, tentu atasan akan menggunakan kewenangannya mengambil tindakan disiplin. (Hudono)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
KARTUN 29 November 2018

Close