Mantan Napi Nyaleg

 

Ilustrasi

KPU telah mengeluarkan peraturan tentang larangan mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual, serta korupsi, nyaleg. Namun, sejauh ini pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak setuju dengan peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota itu. Pasalnya, menurut Menkumham, peraturan tersebut bertentangan dengan UU dan keputusan MK No 42 Tahun 2015.

Biarlah perdebatan itu diselesaikan melalui mekanisme hukum. Tapi, yang pasti, peraturan KPU tersebut tetap berlaku karena sudah resmi diumumkan. Bahwa kemudian ada protes, bahkan dari Menkumham, silakan diselesaikan melalui mekanisme hukum.

Lantas, apakah persoalan tersebut penting bagi rakyat ? Tentu saja penting, karena pada akhirnya rakyatlah yang harus menentukan pilihannya. Bahkan, dalam kaitan itu kita mengenal adagium ‘Suara Rakyat Suara Tuhan’. Tapi apa memang benar demikian ? Tentu masih harus ditelaah lagi.

Maksud KPU menerapkan ketentuan larangan mantan napi narkoba, kejahatan seksual serta korupsi nyaleg tentu dimaksudkan untuk menjaga marwah lembaga wakil rakyat. Meski mereka telah menjalani hukuman, bahkan telah bertobat, KPU bersikap hati-hati, karena bagaimanapun mereka telah cacat secara moral. Nah, predikat ‘cacat moral’ inilah yang mestinya menjadi fokus pembahasan.

Siapa yang menjamin para mantan napi ini tidak mengulangi perbuatannya ? Justru dengan adanya larangan tersebut KPU ingin melindungi masyarakat jangan sampai salah pilih. Sebab, potensi para mantan napi untuk mengulangi perbuatannya, masih sangat dimungkinkan. Dengan begitu, mestinya, sikap kehati-hatian KPU dipahami secara tepat.

Selain itu, KPU juga ingin memberi pendidikan politik bagi masyarakat, yakni pilihlah caleg yang tidak bermasalah dengan hukum, karena sangat berisiko. Kalau kemudian saat ini hasil pilkada serentak ada caleg berstatus tersangka menang dalam pemungutan suara, tentu ini menjadi keprihatinan kita. Sebab, pada kenyataannya, belum tentu suara rakyat adalah suara Tuhan.

Kita tak boleh menutup mata, masih ada sebagian masyarakat yang belum paham tentang pentingnya menjunjung kejujuran, sportivitas dan menjauhi praktik kotor seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam kaitan itulah, pendidikan politik, di samping juga pendidikan hukum, perlu terus digalakkan di masyarakat. (Hudono)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Mi Lethek Rasanya Juara

MI lethek terbuat dari bahan baku tepung tapioka dan gaplek. Jenis mi ini banyak diproduksi warga di kawasan Srandakan Bantul.

Close