Mengembalikan Uang Curian

 

ilustrasi
ilustrasi

DALAM kasus pencurian, pengembalian barang hasil kejahatan oleh sang pencuri kepada korbannya tidaklah menghilangkan unsur pidana. Artinya, meski pelaku sudah mengembalikan barang yang dicuri, proses hukum terhadap dirinya jalan terus. Apalagi, pelaku mengembalikan barang curian setelah ketahuan atau tertangkap. Seandainya tidak tertangkap, kemungkinan yang bersangkutan akan diam.

Meski demikian, dalam persidangan, hakim berwenang untuk mempertimbangkan hal itu (mengembalikan barang curian) sebagai faktor yang meringankan hukuman. Nampaknya, itulah yang terjadi dalam persidangan dengan terdakwa seorang nenek, Rubi (57), warga Ngombol Purworejo di Pengadilan Purworejo Rabu pekan lalu. Lantaran nenek Rubi mengembalikan uang Rp 1,1 juta yang dicuri dari Sri Rahayu, warga Selang Kebumen, dari sebuah masjid, hakim menjatuhkan vonis 15 hari kurungan dengan masa percobaan 30 hari.

Dengan hukuman tersebut, Rubi tak perlu masuk penjara asalkan selama 30 hari masa percobaan tidak melakukan tindak pidana apapun. Lantas, bagaimana seandainya saat itu Rubi tidak mengembalikan uang curian, boleh jadi hakim menjatuhkan vonis lebih berat.

Karena barang yang dicuri nilainya tak lebih dari Rp 2 juta, maka pencurian tersebut masuk kategori ringan atau masuk tindak pidana ringan (tipiring). Terhadap tersangka tipiring, aparat penegak hukum tidak boleh melakukan penahanan. Meski ketentuan tersebut hanya berupa surat edaran (SE) Mahkamah Agung, namun secara moral mengikat para penegak hukum.

Bila kita analogikan, kasus pencurian di atas, tak jauh beda dengan korupsi. Yakni, pengembalian kerugian negara tidaklah menghilangkan unsur korupsinya. Meski begitu, hakim berwenang menjadikan hal itu sebagai faktor meringankan.

Kembali pada kasus pencurian yang melibatkan nenek Rubi, mengapa hal itu sampai terjadi ? Mengapa pula pencurian itu justru dilakukan di tempat ibadah yang notabene sebagai tempat umat beribadah dan memohon ampun kepadan Tuhan ? Diduga hal tersebut berkaitan dengan kondisi ekonomi pelaku yang mungkin secara ekonomi sangat kurang.

Semestinya peristiwa di atas menjadi bahan introspeksi bagi para pengambil kebijakan, terutama Pemda setempat, untuk melakukan evaluasi apakah program-program kemiskinan telah telah dijalankan secara efektif, atau sebaliknya. (Hudono)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
SENGKETA EKS BIOSKOP INDRA- Ahli Waris Mengadu ke Presiden

  YOGYA (MERAPI) - Setelah surat yang dikirimkan ke Pemprov DIY tak mendapat respons, ahli waris eks Bioskop Indra Sukrisno

Close