Mencegah Kemaksiatan

 

ilustrasi
ilustrasi

MENYONGSONG bulan suci Ramadan, aparat kepolisian maupun jajaran aparat penegak hukum lain giat menggelar razia cipta kondisi, terutama memberantas penyakit masyarakat (pekat). Tujuannya bukan hanya untuk memuliakan bulan suci Ramadan, namun juga memberantas dan mencegah tindak kemaksiatan. Harapannya, pada bulan yang mulia itu, tak ada lagi aktvitas yang berbau maksiat.

Guna mewujudkan tujuan tersebut tentu butuh kerja keras, bukan saja dari aparat penegak hukum, tapi juga masyarakat luas untuk bersama-sama menciptkan suasana yang religius dan bebas dari kemaksiatan. Memberantas kemaksiatan seratus persen tentu tidak mungkin, tapi paling tidak ada upaya untuk meminimalisirnya.

Beberapa hari jelang Ramadan jajaran Polres Gunungkidul merazia hotel dan losmen di Kecamatan Purwosari. Setidaknya petugas menjaring sembilan pasangan selingkuh yang kedapatan berada di hotel maupun penginapan. Mereka tidak menyangka bakal terjarng razia. Selanjutnya, pasangan bukan suami istri ini dibawa ke Polsek untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Mereka pun diminta menandatangani pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Kali ini polisi tidak memproses mereka ke pengadilan atas tuduhan melakukan tindak pidana ringan (tipiring). Kondisi seperti ini memang berbeda dengan razia di daerah lain, seperti di Bantul yang telah memiliki Perda antiprostitusi. Mereka yang terjaring razia umumnya diproses hingga pengadilan.

Tindakan jajaran kepolisian di Gunungkidul yang membawa mereka ke Polsek untuk dibina, sebenarnya sudah merupakan hukuman sosial yang tak kalah beratnya dengan hukuman yang dijatuhkan pengadilan. Pasti para pelaku merasa malu karena tindakannya diketahui masyarakat, apalagi keluarganya.

Sebenarnya untuk kasus asusila seperti ini, polisi tak harus memprosesnya ke pengadilan, tapi cukup dilakukan pembinaan. Hukum bukanlan sarana balas dendam. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Intinya, jangan sampai ketertiban dan ketenteraman masyarakat terganggu. Tugas hukumlah untuk memulihkannya. Jika demikian, bila tindakan pembinaan sudah mampu memulihkan ketertiban masyarakat, kiranya tak perlu polisi membawanya ke pengadilan.

Kasus di Gunungkidul ini tentu berbeda dengan kasus perdagangan orang yang memang secara hukum masuk kategori tindak pidana berat, sehingga pelakunya harus diproses sampai pengadilan. Sementara tindakan mesum juga belum tentu masuk kategori prostitusi, karenanya polisi diharapkan bertindak tepat dan proporsional. (Hudono)

Pin It on Pinterest

Read previous post:
Investor Miras Didenda Rp 5 Juta

  BANTUL (MERAPI) - Terdakwa investor atau pendana bisnis jual beli miras, Yuli Prasetya (39) warga Tegalsari RT 022 Pakembinangun

Close