Bukti Hukum Selingkuh

 

ilustrasi
ilustrasi

HUKUM bukanlah sekadar aturan yang bersifat tertulis, tetapi bisa juga yang tidak tertulis berupa norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma semacam itu dijunjung tinggi dan mengikat secara moral bagi warga masyarakat yang hidup di dalamnya. Untuk itulah kita sering mengenal hukum adat dan konvensi yang bersifat tidak tertulis.

Bagi masyarakat, jabatan struktural tertentu, kepala desa (kades) misalnya, harus dipegang oleh orang yang benar-benar tanpa cacat moral dan susila. Mereka tidak rela bila pemimpinnya terlibat kasus asusila, misalnya berselingkuh. Karena itu, bila ada seorang kades berselingkuh, warga pun menuntut yang bersangkutan mundur.

Fenomena itulah yang nampak dari kasus Kades Bleberan Playen Gunungkidul, yang diduga melakukan perselingkuhan dengan salah seorang warganya. Ratusan warga baru-baru ini menggelar demo agar Kades Bleberan mundur dari jabatannya. Padahal, belum ada bukti hukum bahwa kades tersebut melakukan perselingkuhan.

Tulisan in tentu bukan bermaksud untuk membela kades yang berselingkuh, melainkan untuk mendudukkan persoalan secara proporsional dan tidak grusa-grusu karena menyangkut nasib seseorang dan keluarganya. Artinya, tak sekadar menuntut kades mundur, namun justru tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya.

Mungkin mudah dipahami bila warga menginginkan agar kepala desanya tidak punya cacat susila. Hanya saja, untuk menentukan seseorang cacat atau tidak harus hati-hati, karena harus didasarkan pada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Konkretnya, bagaimana membuktikan perselingkuhan ? Jawabnya mungkin tidak mudah, kecuali yang bersangkutan tertangkap basah.

Meski begitu, warga telah punya ukuran tertentu untuk mengkualifikasikan tindak perselingkuhan atau perzinaan. Misalnya, laki-laki dewasa menginap di rumah perempuan dewasa yang bukan muhrim, dan mereka hanya berdua, langsung dituduh selingkuh. Keyakinan itu makin kuat bila mereka kemudian menggerebek saat keduanya sedang berbuat intim. Bagaimana seandainya mereka tidak melakukan hubungan seksual, apakah masuk kategori selingkuh ? Jawabnya belum tentu, tapi masyarakat telanjur menuding mereka selingkuh atau berzina.

Inilah, terkadang aksi masyarakat lebih cepat ketimbang tindakan hukum. Belum apa-apa sudah divonis masyarakat, padahal hukum belum memprosesnya. Lebih baik, serahkan pada mekanisme hukum, termasuk hukum administrasi bila melibatkan seorang kades. Di samping itu, bila ditemukan indikasi pidana, hukum pidana dapat diterapkan. (Hudono)

Read previous post:
DIRAZIA DI SEJUMLAH HOTEL- 22 Pasangan Selingkuh Diamankan, Dibina

  ilustrasi SUKOHARJO (MERAPI) - Sebanyak 22 pasangan selingkuh ditangkap petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo. Mereka kemudian

Close